Yuk Ketahui Besaran DBH-CHT 2023 untuk Pemprov NTB serta 10 Pemkab dan Pemkot

Mataram (NTB Satu) – Provinsi NTB terkenal sebagai daerah penghasil tembakau yang berkualitas baik dan berjumlah cukup tinggi.

Maka, Pemerintah Pusat menganggarkan Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) tahun anggaran 2023 yang cukup besar kepada Provinsi NTB, yaitu sebesar Rp473 miliar.

Sekretariat DBH-CHT Bappeda NTB, Samsul Hidayat mengatakan bahwa pihaknya telah memanfaatkan DBH-CHT 2023 dengan sebaiknya-baiknya. Ia menerangkan bahwa DBH-CHT 2023 telah dibagi kepada 10 pemerintah kota dan kabupaten di NTB.

Dayat menyebutkan bahwa DBH-CHT 2023 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 3 /PMK.07/2023 tentang rincian Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau Provinsi/Kabupaten/Kota tahun anggaran 2023.

“Dari Rp473 miliar yang digelontorkan untuk NTB, Pemprov NTB menerima Rp126 miliar. Kemudian, Rp17 miliar untuk Kabupaten Bima, Rp18 miliar untuk Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp19 miliar,” ujar Dayat, 8 Agustus 2023.

Selanjutnya, Kabupaten Lombok Timur menerima sebesar Rp78 miliar. Kabupaten Lombok Tengah menerima sebesar Rp71 miliar, dan Kota Mataram sebanyak Rp70 miliar. Untuk Kabupaten Sumbawa sebanyak Rp18 miliar.

“Sementara itu, Kota Bima menerima Rp17 miliar, Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp17 miliar. Sedangkan, Kabupaten Lombok Utara menerima Rp17 miliar,” ungkap Dayat.

Mengenal Cukai dan Ketentuannya

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Kemudian, ada beberapa kriteria sehingga barang-barang tertentu dapat dikenakan cukai, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Hal ini juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Untuk diketahui, hasil tembakau merupakan barang yang dikenai cukai
bertarif paling tinggi. Berikut ketentuannya:

A. Untuk yang dibuat di Indonesia:

1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik.
2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

B. Untuk yang diimpor:

1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk
2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Baca Juga:

• Banjir Bandang Terjang Pulau Sumbawa, Nestapa di Ujung Tahun 2024
• Penetapan NTB sebagai Tuan Rumah PON 2028 Masih Tunggu SK Kemenpora
• Kabid SMK Terjaring OTT Seret Nama Kadis Dikbud NTB
• Siswi SMAN 1 Mataram Bawa Tim Hockey Indonesia Juara Asia

Tarif cukai dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya. Sebagaimana definisi dan kriteria barang kena cukai, tarif cukai juga diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Larangan dan Sanksi

Sebagai informasi, salah satu pelanggaran terhadap cukai adalah peredaran rokok ilegal. Pengedar ataupun penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana. Sanksi untuk pelanggaran tersebut mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Ancaman pidana ini diatur dalam pasal 57 dan pasal 58 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Dalam Pasal 57, “Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam pasal 58, “Setiap orang yang menawarkan, menjual, atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Pemanfataan Hasil Cukai

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Mataram, Adi Cahyanto mengatakan, cukai adalah instrumen penerimaan negara. Selain pengendalian, cukai dapat berdampak pada penerimaan negara. Karena, terdapat pungutan yang masuk ke negara melalui cukai.

“Jadi, cukai bermanfaat untuk mengawasi peredaran. Apabila tidak terdapat pita cukai dalam bungkus rokok, kami akan melakukan penindakan,” beber Adi.

Sebagai informasi, salah satu pemanfaatan cukai berupa DBH-CHT yang dialokasikan setiap tahun di berbagai daerah, termasuk NTB.

Menurut Kepala Bappeda NTB, Dr. H. Iswandi, NTB memperoleh DBH-CHT lantaran menjadi salah satu daerah yang paling produktif memproduksi tembakau dan menghasilkan cukai.

“Pemerintah provinsi serta pemerintah kota dan kabupaten harus bersinergi agar pemanfaatan DBH-CHT dapat tepat sasaran,” pungkas Iswandi. (GSR)