Mataram (NTB Satu) – Melalui kerja sama dengan Indonesia Japan Business Network (IJBNet), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) akan mengirimkan tenaga kerja berketerampilan khusus atau Specified Skilled Worker (SSB).
Hal ini diungkapkan Gubernur NTB, Dr. H Zulkieflimansyah, S.E.,M.Sc bertemu dengan pihak IJBNet dan menandatangani kerja sama pelatihan bersertifikat bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan keahlian khsusus.
“Kami mendukung langkah IJBNet yang membuka peluang kerja ke Jepang bagi masyarakat NTB”, ujar Gubernur, Senin, 17 Juli 2023.
Dikatakannya, pengiriman tenaga kerja yang berbeda dengan sebelumnya ini akan membuka peluang bagi tenaga ahli NTB yang ingin bekerja di perusahaan bisnis Jepang yang potensinya banyak dimiliki oleh masyarakat NTB.
Sementara itu, Ketua Umum dan Pendiri IJBNet, Sunyoto Rais mengatakan, secepatnya dalam bulan ini, pihaknya akan mengundang Japan Foundation dan NHK Jepang untuk melakukan eksebisi sebelum melakukan pelatihan.
Baca Juga:
- Jembatan Dasan Cermen Rp4,2 Miliar Diresmikan, Penghubung Strategis Lombok Barat-Mataram
- Negeri Para-Para Koruptor
- Bahaya Narkoba dan Masa Depan Generasi Kita
- Lahan 200 Hektar di Tambora Dikembalikan PT Sanggar Agro, Tapi Sertifikat Masih Jadi Jaminan Bank
Kemudian pada Oktober 2023, direncanakan akan mengirim PMI SSB batch pertama.
“Sebetulnya potensi tenaga ahli kita banyak, tapi sertifikasi dari Jepang sangat susah didapatkan sehingga kami akan melakukan pelatihan sesuai kebutuhan bisnis di Jepang,” jelasnya.
Saat ini, lanjutnya, selain memiliki jaringan bisnis luas, IJBNet mengambil peranan dalam membantu promosi produk-produk unggulan dan pengembangan sumber daya alam Indonesia menjadi produk-produk yang diperlukan di pasar global, terutama terkait makanan-minuman dan energi terbarukan.
Selain itu, juga membantu masuknya investasi Jepang ke Indonesia, mempromosikan teknologi baru dari Jepang, dan membuka jalan bagi perusahaan Jepang yang mencari mitra bisnis di Indonesia.
Hadir pula dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah NTB.(MKR)
