Zulkieflimansyah Tanggapi Polemik Stafsus : Dekat Pilkada, Biasa Lah Digoreng goreng Dikit

Mataram (NTB Satu) - Gubernur NTB periode 2018-2023, Dr. Zulkieflimansyah membantah tudingan dirinya yang dianggap menghamburkan anggaran Rp2 miliar pertahun untuk menggaji Staf Khusus (Stafsus) saat masa jabatannya. Terlebih, ada tudingan yang menyebut untuk balas jasa, karena dominasi stafsus merupakan tim sukses pada Pilgub NTB 2018 lalu. Baca Juga : Lalu Iqbal Sarankan Ubah Stigma : Tenun Pringgasela itu Karya Seni, Bukan Kerajinan Tangan Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul ini mengatakan, persoalan stafsus telah diselesaikannya sejak Juni 2023 lalu. Intinya, semua yang berkaitan dengan Zul-Rohmi, telah dihentikan. Baca Juga : PPP, Perindo, dan PSI Tak Lolos Parlemen Menurut Survei Indikator Politik "Sebenarnya enggan untuk mengomentari berbagai isu seputar masalah staf khusus ini. Karena sejak bulan Juni 2023 bukan hanya staf khusus tapi semua staf yang ada kaitannya dengan Zul Rohmi sudah saya berhentikan," jelasnya dalam akun Facebook Bang Zulkieflimansyah. Menanggapi adanya temua BPK terhadap anggaran yang digelontorkan untuk menggaji stafsus tersebut, menurut politisi PKS itu, BPK tidak pernah membahas itu, bahkan indikasi temuannya pun tidak ada. Baca Juga : Lalu Iqbal Sarankan Ubah Stigma : Tenun Pringgasela itu Karya Seni, Bukan Kerajinan Tangan "Bahwa apa yang disampaikan beberapa teman-teman di Media setelah saya cek ke BPK ternyata BPK kemarin melakukan exit pemeriksaan pendahuluan, dan kata teman-teman BPK sama sekali tidak membicarakan hal tersebut," ucapnya. "Tapi apapun hasilnya, kalau hasil pemeriksaan pendahuluan, dari pengalaman kami yang sudah-sudah memang etikanya tidak boleh terpublikasi, karena belum ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang lebih detail dan terperinci dan kemudian diserahkan ke DPRD," sambungnya. Baca Juga : PPP, Perindo, dan PSI Tak Lolos Parlemen Menurut Survei Indikator Politik Mantan anggota DPR RI itu pun mengatakan, sepanjang pengalamannya melakukan interaksi dengan BPK, ia mengaku penyampaian hasil pendahuluan bisa disanksi melanggar kode etik. "Dari pengalaman kami berinteraksi dengan BPK sejak di DPR dulu sampai saya jadi Gubernur, saya pastikan info tersebut bukan dari tim pemeriksa. Karena itu melanggar kode etik menyampaikan hasil pendahuluan," jelasnya. Baca Juga : Lalu Iqbal Sarankan Ubah Stigma : Tenun Pringgasela itu Karya Seni, Bukan Kerajinan Tangan Akan tetapi, eks Gubernur NTB itu tidak ingin menanggapi berlebihan polemik anggaran stafsus di masanya. "Tapi karena memang ini tahun politik dan sudah dekat pemilu dan pilkada ya biasa lah kalau di goreng-goreng dikit," tandasnya. (ADH) Baca Juga : PPP, Perindo, dan PSI Tak Lolos Parlemen Menurut Survei Indikator Politik