Mataram (NTB Satu) – Bappeda NTB menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat telah menyederhanakan PP RI Nomor 7 Tahun 2008 menjadi PP RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
Fungsional Perencana Ahli Madya Bappeda NTB, Badaruddin mengatakan, pengalihan kewenangan pengelolaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan memakai dua pola pengalihan.
“Pertama, akan membentuk hibah. Kemudian, jika tidak berbentuk hibah, akan memakai sistem pinjam-pakai,” ujar Badaruddin, Selasa, 27 Juni 2023.
PP RI Nomor 19 tahun 2022 hadir untuk mencabut dan menggantikan PP RI Nomor 7 tahun 2008.
Baca Juga:
- Fahri dan Hashim Temui Airlangga, Bahas Program 3 Juta Rumah
- Salat Iduladha di LEM, Khatib Ajak Jemaah Teladani Nabi Ibrahim dalam Menghadapi Ujian
- Fahri Hamzah Bertemu Seskab Teddy, Berdiskusi Santai Ditemani Air Kelapa hingga Nasi Padang
- Guru Besar Unram Minta Gubernur Batalkan Rekomendasi 7 Calon Direksi Bank NTB Syariah
Badaruddin menjelaskan, PP RI Nomor 7 Tahun 2008 mengatur bahwa sebagian urusan yang mejadi tanggungjawab Pemerintah Pusat di daerah akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.
“Kemudian, sebagian urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dapat dikerjakan oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten,” terang Badaruddin.
Sedangkan, pada PP RI Nomor 19 tahun 2022, mengatur bahwa dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak lagi berdasar pada kegiatan fisik dan non-fisik, melainkan jenis dan karakteristik substansi urusan pemerintahan serta kewenangan Pemerintah Pusat.
Sementara itu, Staf Kementerian Dalam Negeri, Amir mengatakan, tugas pembantuan telah bersifat fleksibel. Pembantuan tidak hanya berupa fisik, melainkan non-fisik. (GSR)
