Lombok Timur (NTBSatu) – Projo Lombok Tengah menyoroti kondisi keuangan dan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB. Menurut mereka, perlu penyegaran menyeluruh karena pengelolaan keuangannya amburadul sejak tahun 2022 hingga 2024.
Ketua Projo Lombok Tengah, Apriadi Abdi Negara mengatakan, utang RSUD NTB tahun 2024 mencapai Rp193.988.955.837. Jumlah utang itu berada di luar Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), sehingga menunjukkan ketidakseimbangan atara pemasukan dan pengeluarkan rumah sakit.
“Ini seperti tanpa perencanaan. Di tengah jalan, muncul belanja-belanja besar yang tidak sesuai kesepakatan awal,” katanya, Selasa, 8 April 2025.
Ia merinci beban utang RSUD NTB, seperti obat-obatan sekitar Rp46 miliar, bahan medis habis pakai sekitar Rp35 miliar. Kemudian alat medis habis pakai sekitar Rp4 miliar dan KSO BMHP dan AMHP sekitar Rp49 miliar.
Akibat utang tersebut, sambung Apriadi, banyak penyedia layanan medis menolak bekerja sama lagi dengan RSUD NTB. Sistem pengadaan terkunci karena pemberlakuan umur piutang dari rekanan. Akibatnya, pasien tidak mendapatkan pelayanan optimal pada tahun 2025.
“Jika pasien tidak tertangani, itu karena salah kelola keuangan. RSUD NTB merupakan BLUD, jadi pengelolaan dan pengawasannya harus ketat,” tegasnya.
Apriadi juga menyoroti fakta bahwa RSUD NTB pernah mengalami surplus keuangan lebih dari Rp200 miliar pada 2021. Ia menyayangkan bagaimana keuangan rumah sakit bisa terjun bebas dalam waktu singkat.
“Kondisi ini cukup darurat. Gubernur NTB harus mengambil langkah tegas, mulai dari penyegaran manajemen hingga reformasi tata kelola. Jangan sampai pelayanan kesehatan makin terpuruk,” ujar Apriadi.
Ia mengutip adagium hukum, “Salus populi suprema lex esto,” bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
Tragedi Jenazah Bayi Bongkar Bobroknya Sistem Pelayanan
Sorotan terhadap RSUD NTB makin tajam setelah viralnya kisah tragis Yuliana (20), ibu muda asal Sumbawa Barat, yang terpaksa membawa pulang jenazah bayinya menggunakan taksi online. Biaya ambulans dari RSUD NTB yang mencapai Rp2,6 juta dianggap terlalu mahal dan tidak manusiawi.
Yuliana melahirkan prematur pada Minggu dini hari, 6 April 2025, namun bayinya meninggal dunia. Karena tidak mampu membayar ambulans, Yuliana dan ibunya menggunakan taksi online dengan tarif Rp407 ribu untuk membawa jenazah pulang ke Sumbawa.
Peristiwa ini terungkap saat mobil yang mereka tumpangi tiba di Pelabuhan Kayangan dan diperiksa oleh petugas. Polisi mendapati jenazah bayi digendong oleh sang nenek.
Sesuai aturan, jenazah harus diangkut menggunakan ambulans, sehingga keberangkatan sempat tertunda.
Setelah berkoordinasi, Polsek Kayangan membantu pemulangan jenazah menggunakan ambulans dari Puskesmas Labuhan Lombok.
Kasus ini memantik amarah publik. Masyarakat mengecam kebijakan RSUD NTB yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi pasien.
Mereka menuntut transparansi pengelolaan dana rumah sakit dan menagih janji pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau bagi rakyat kecil.
Sementara, Tim Humas RSUD NTB, Muhammad Nabhani belum berani memberikan tanggapan. “Mungkin sebaiknya langsung ke Pak Direktur, saya konfirmasi dulu,” ucapnya, petang ini.
Begitupun dengan Direktur RSUD NTB, dr. Lalu Herman Mahaputra, tidak menanggapi permintaan wawancara NTBSatu terkait usulan evaluasi tersebut. (*)
