Mataram (NTB Satu) – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, seluruh pihak mesti bekerjasama untuk membangun kesehatan di NTB. Kolaborasi dan kerjasama dibutuhkan, baik di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten.
Rohmi menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak akan meningkat apabila pembangunan kesehatan tidak diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Menurut Rohmi, pembangunan kesehatan dapat dimulai dari tingkat yang paling dekat dengan masyarakat, yaitu Puskesmas, Posyandu, dan Pustu.
“Pelayanan di tingkat paling dekat dengan masyarakat harus berkualitas. Hal tersebut untuk menyelamatkan nyawa masyarakat NTB, sebab kesehatan adalah hak seluruh masyarakat,” ujar Rohmi, dalam keterangan tertulis milik Dinas Kesehatan NTB, Selasa, 21 Maret 2023.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri mengatakan, pihaknya telah melaksanakan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) tahun 2023. Rapat itu terlaksana pada Senin, 20 Maret 2023.
Rapat Kerja Kesehatan Daerah tahun 2023 mengangkat tema “Bersama Wujudkan Transformasi Kesehatan dengan Semangat NTB Gemilang”. Menurut dr. Fikri, transformasi kesehatan dapat membantu untuk menguatkan pilar pembangunan manusia NTB.
Selain itu, transformasi kesehatan dapat berfungsi untuk kebijakan Pembangunan Kesehatan periode 2024 hingga 2026. Ia menjelaskan, Rakerkesda tahun 2023 menghasilkan berbagai kesepakatan.
“Kami akan melanjutkan resolusi Rakerkesda tahun 2022, terutama dalam sektor-sektor yang belum tercapai. Selain itu, kami akan menyusun rencana aksi percepatan pencapaian target dan penyediaan alokasi anggaran yang memadai,” ungkap dr. Fikri.
Dinas Kesehatan NTB akan meningkatkan upaya pencapaian dan pelaporan SPM Bidang Kesehatan tingkat kabupaten dan kota. Selain itu, dr. Fikri akan meningkatkan upaya percepatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 hingga 2023, terutama dalam sektor angka harapan hidup, AKI dan AKB, dan stunting.
“Kami akan membangun sinergi antara RPD dan Renstra 2024 hingga 2026 yang akan diselaraskan dengan prioritas nasional dan komitmen global SDG’s. Kami juga akan bekerja sama dengan UPTD Dikbud tingkat provinsi, kota, dan kabupaten untuk mengaktifkan UKS di sekolah-sekolah,” jelas dr. Fikri.
Kemudian, Dinas Kesehatan NTB akan menyusun Peraturan Gubernur untuk mendukung kegiatan di sekolah swasta serta agama. Dinas Kesehatan NTB juga berkomitmen untuk menerapkan Integrasi Layanan Primer sembari menunggu regulasi dari pemerintah pusat.
“Kami akan meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk peningkatan kapasitas, pemerataan distribusi tenaga kesehatan, dan memenuhkan aneka fasilitas kesehatan di tingkat pertama,” papar dr. Fikri.
Terakhir, Dinas Kesehatan NTB akan melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit terabaikan serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak. (GSR)
