Mataram (NTBSatu) – Forum Jurnalis Lombok Timur (FJLT) bekerjasama dengan Polda NTB dalam upaya menangkal paham ekstremisme atau tindakan menggunakan cara kekerasan di wilayahnya. Kegiatan ini berlangsung di Selong, Sabtu, 22 Februari 2025, melibatkan 50 kepala desa dan lurah.
Acara ini juga menghadirkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Timur, Salmun Rahman. Serta, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) Lombok Timur, H. Mustofa, sebagai narasumber utama.
Ketua FJLT, Rusliadi menegaskan, jurnalis memiliki tanggung jawab dalam menyajikan informasi yang akurat dan tidak memprovokasi. Ia meminta kepala desa untuk memberikan fakta yang benar agar pemberitaan tetap sesuai dengan realitas di lapangan.
“Kami ini jurnalis, bukan pembawa bencana. Kami berharap kepala desa dapat memberikan informasi faktual. Sehingga, berita yang dipublikasikan tetap sesuai dengan kenyataan,” katanya.
Mitigasi Ekstremisme dan Peran Pemerintah
H. Mustofa mengapresiasi peran jurnalis sebelumnya dalam menjaga suasana kondusif selama Pilkada Lombok Timur. Ia menjelaskan, pencegahan ekstremisme bertujuan untuk menghindari intoleransi, radikalisme, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Menurutnya, radikalisme dapat dikenali dari beberapa tanda, seperti tidak menerima perbedaan, fanatisme berlebihan, dan kecenderungan menggunakan kekerasan. Ia juga menegaskan, radikalisme adalah pintu masuk menuju aksi terorisme.
“Radikalisme dan terorisme bisa merusak nilai agama serta Pancasila, memicu perpecahan, dan meningkatkan intoleransi di masyarakat,” jelasnya.
Di tingkat desa, radikalisme sering muncul dalam bentuk kajian keagamaan tertutup, pengajar dengan pandangan ekstrem, serta praktik pernikahan eksklusif. Namun, ia bersyukur bahwa pondok pesantren yang pernah terindikasi memiliki paham radikal di Lombok Timur kini telah kembali ke NKRI.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah melakukan berbagai langkah preventif, seperti sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi kepada masyarakat. Salah satu fokus utama adalah pencegahan narkoba di kalangan pelajar SMP.
Selain itu, pemberdayaan ekonomi juga dilakukan dengan mendukung keluarga narapidana terorisme (napiter) melalui program UMKM.
Di tingkat desa, Bakesbangpoldagri telah membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) hingga tingkat kecamatan. Mustofa berharap, FKDM dapat diperluas hingga tingkat desa dengan melibatkan perwakilan dari setiap dusun.
“Jika FKDM di desa bisa terbentuk, kami siap memfasilitasi pelatihan dengan narasumber yang kompeten,” tambahnya.
Senada, Kepala Dinas PMD Lombok Timur, Salmun Rahman menegaskan, kepala desa dan lurah memiliki peran penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menurutnya, tanpa kondisi yang aman, pembangunan desa tidak akan berjalan optimal.
“Pembangunan yang baik dan berkualitas hanya bisa tercapai jika masyarakat merasa aman dan nyaman,” tegasnya. (*)
