Mataram (NTB Satu) – Hingga kini, sepeda listrik produk industri banyak digunakan oleh masyarakat untuk berkendara. Namun, berdasarkan aturan yang telah dicetuskan, sepeda listrik tidak diizinkan untuk beroperasi di jalan raya lantaran memang tidak diperuntukkan di jalan raya.
Menurut keterangan pihak kepolisian, selain rentan mengalami kecelakaan, sepeda listrik tidak diizinkan beroperasi di jalan raya lantaran tidak termasuk dalam objek pajak. Kendati demikian, industrialisasi sepeda listrik kini tengah berkembang pesat di NTB.
Kepala Dinas Perindustrian (Kadisperin) NTB, Nuryanti mengatakan, sampai saat ini, terdapat enam IKM di NTB yang telah diseleksi oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia untuk dapat menjadi mitra dari berbagai perusahaan besar pencipta sepeda listrik yang terdapat di Indonesia. Terkait jumlah sepeda listrik yang telah dihasilkan, hal tersebut bergantung pada jumlah pemesanan.
“Yang dilarang oleh pihak kepolisian itu adalah sepeda listrik mainan, bukan seperti produk sepeda listrik yang telah dihasilkan oleh IKM kami. Sepeda listrik mainan yang dilarang itu memang dipakai oleh anak-anak dan kerap menganggu ketertiban. Saya kira karena tidak menggunakan sistem keamanan yang mumpuni merupakan alasan pihak kepolisian melarang pemakaian sepeda listrik mainan di jalanan,” ungkap Nuryanti kepada NTB Satu, Selasa, 11 Oktober 2022.
Dengan terdapatnya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka industrialisasi sepeda listrik telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Bahkan, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah menjadikan NTB sebagai daerah model pengembangan sepeda listrik berbasis Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM).
Dijadwalkan, pada 29 Oktober 2022 mendatang, Menteri Perindustrian akan datang mengesahkan secara langsung sepeda listrik di NTB yang seharga Rp10 juta.
“Apabila IKM sepeda listrik NTB telah memproduksi banyak produk, saya kira kesempatan untuk menghasilkan motor listrik pun akan terbuka dengan lebar,” pungkas Nuryanti. (GSR)
