Mataram (NTB Satu) – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB Suhardi Soud menilai bahwa anggaran Pilkada NTB hingga saat ini belum memiliki kejelasan.
Ia mengatakan, anggaran Pilkada seharusnya selalu didasari pada kelayakan penyelenggaraan dalam menentukan besaran nominal yang akan disepakati bersama, dalam hal ini pihak KPU dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Baca Juga : MK Kabulkan Penarikan Satu Gugatan Batas Usia Minimal Capres-Cawapres
“Penyelengaraan pemilu ini kan harus layak, karena semua punya segmen-segmen yang harus dibiayai, tiba-tiba penyelenggaranya tidak mampu dibiayai, bagaimana ?,” jelasnya seusai Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD NTB Senin, 2 Oktober 2023.
“Kita berharap, ini bukan soal apakah Pemprov mampu atau tidak tapi soal kelayakan pilgub yang kami tawarkan,” sambungnya.
Kemudian, ia pun menjelaskan, kelayakan Pilkada itu bisa dinilai dari beberapa aspek yang mesti dibiayai dengan optimal. Jika, pembiayaan itu tidak bisa dianggarkan, menurutnya, akan dapat mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan Pilkada NTB kedepannya.
Baca Juga : DPR Sahkan Arsul Sani Jadi Hakim MK Terpilih