Mataram (NTB Satu) – Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah terus melakukan intervensi atas harga jagung di NTB. Setelah sebelumnya meminta dukungan berupa fasilitasi atau subsidi ongkos angkutan untuk patani kecil, ini Gubernur secara resmi telah menandatangani dan mengirim surat bernomor 521/230/SEK-DKP tertanggal 8 Juli 2022 tentang Permintaan Revisi atas Harga Acuan Pembelian HAP atau HPP di tingkat petani Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI.
“Kita telah meminta revisi HPP yang sebelumnya Rp 3.150 per Kg berdasarkan Permendag Nomor 7 tahun 2020 menjadi Rp. 4.400. Angka itu berdasarkan kajian dan analisa berbagai pihak seperti Distanbun, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, BPTP, akademisi/praktisi, Bulog NTB. Termasuk dari hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi NTB dengan melibatkan stakeholder terkait,” ujar Gubernur Senin 11 Juli 2022.
Gubernur menilai bahwa biaya produksi petani telah naik cukup tinggi. Sehingga HPP Rp 3.150 per Kg sudah tidak relevan. Sehingga ideal jika dinaikan pada angka Rp 4.400 per Kg. Hal itu disebabkan adanya kenaikan pada komponen biaya produksi jagung. Baik pada biaya jasa maupun biaya kebutuhan lainnya seperti obat-obatan dan pupuk.
Selain bersurat resmi, Gubernur juga akan melakukan pendekatan dan lobi langsung kepada Kepala Bapanas RI agar permintaan revisi HPP komoditi jagung tersebut dapat disetujui dalam waktu dekat. Ia optimis Bapanas RI akan mengatensi hal tersebut. Meski pihaknya tidak menampik adanya kemungkinan perubahan persetujuan di harga usulan itu, mengingat revisi tersebut juga harus mempertimbangkan aspek lainnya.
“Selain permintaan revisi HPP. Kami juga telah mengusulkan subsisdi/fasilitasi biaya angkutan jagung dari lokasi sawah ke jalan raya/gudang yang saat ini tengah dilakukan pendataan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB dengan berkoordinasi dengan dinas terkait di Kabupaten/Kota di NTB,” imbuh Gubernur.
Pihaknya pun saat ini mengaku sedang terus mendorong pihak BUMN (Bulog) maupun swasta, untuk melakukan pengambilan secara langsung, Bisnis to Bisnis (B2B). Dengan tujuan menyerap jagung di Provinsi NTB yang saat ini berdasarkan data masih ada stok sekitar 300.000 ton.
“Kita akan dorong terus Bulog dan perusahaan pakan ternak dari berbagai daerah untuk melakukan penyerapan jagung di NTB. Hal itu untuk meningkatkan permintaan jagung. Sehingga, dengan banyaknya pembeli, diharapkan harga jagung akan dapat stabil,” terangnya.
Sementara untuk opsi ekspor jagung, Gubernur masih terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Mengingat adanya larangan dari pemerintah pusat untuk ekspor dalam rangka menjaga kepastian ketersediaan pangan nasional.
“Namun, jika pendataan realtime yang sedang kita lakukan telah selesai dan ternyata memang jagung kita over stock untuk kebutuhan nasional, maka itu akan menjadi dasar kita mengusulkan ke pemerintah pusat untuk buka opsi ekspor. (ZSF/r)
