Mataram (NTB Satu) – Upaya negosiasi untuk penyelesaian konflik lahan PT. SKE dengan petani Sembalun, Lombok Timur, Selasa 18 Januari 2022 lalu, ditolak warga Sembalun.
Dalam pertemuan Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah dengan sejumlah petani diklaim diklaim berlangsung sepihak.
“Rapat yang diadakan oleh pemerintah provinsi ini adalah pertemuan yang tidak berimbang, sangat bias untuk kepentingan perusahaan, dan tidak memberi ruang demokratis bagi petani yang tetap melakukan penolakan atas kehadiran perusahaan,” kata Afifudin, perwakilan warga dalam keterangan tertulis yang diterima ntbsatu.com, Kamis 19 Januari 2022.
Sebagai bentuk penolakan atas pembahasan dalam pertemuan itu, sekaligus sikap tegas petani Sembalun yang tidak ingin berkompromi dengan perusahaan, maka mereka memilih untuk tidak terlibat lebih jauh dalam skema negosiasi dengan perusahaan yang difasilitasi oleh pemerintah.
Karena bagi Afifudin, rencana PT. SKE hanya akan membawa kesengsaraan bagi hampir ribuan kepala keluarga yang hidup di atas tanah Sembalun.
Ditegaskannya, petani Sembalun tak ada negosiasi atau “jalan tengah” yang akan menguntungkan rakyat Sembalun dalam konflik dengan PT. SKE.
Win-win solution yang selalu digaungkan oleh pemerintah melalui skema reforma agraria menurutnya tidak jelas.
“Bagi kami, hanya ada dua opsi yang harus diambil oleh pemerintah dalam kasus PT. SKE. Pertama, mencabut HGU PT. SKE atau berpihak kepada perusahaan untuk mengusir petani di atas tanahnya,” tegasnya. (HAK)
