Jakarta (NTBSatu) – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyetujui kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Lalu Hadrian, pemerintah menghapus program-program yang tidak penting dan bersifat seremoni adalah langkah yang tepat. Pasalnya, hal tersebut tidak berdampak untuk kebutuhan rakyat.
“Efisiensi sejatinya, belum tentu ditiadakan anggarannya. Kami memahami apa yang sedang dilakukan Presiden Prabowo,” ujar politisi Senayan Dapil NTB 2 ini kepada NTBSatu, Kamis, 13 Februari 2025.
“Beliau menginginkan agar program betul-betul untuk kepentingan rakyat,” tegasnya menambahkan.
Politisi PKB ini juga memastikan, program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) tidak akan kena imbas efisiensi anggaran.
“KIP tetap tidak terpotong. Beasiswa lain yang diefisiensi. Karena sudah ada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), jadi masih bisa berjalan,” imbuh pimpinan Komisi DPR yang membidangi pendidikan ini.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Prabowo menargetkan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga pada 2025 dapat membuat negara hemat hingga Rp 306,69 triliun. (*)
