Mataram (NTBSatu) – Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mematangkan kesiapan pelaksanaan program MBG. Salah satu poin penting yang kini tengah menjadi bahan evaluasi adalah penyajian makanan secara prasmanan bagi para siswa tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar.
Ketua Satgas MBG NTB, Fathul Gani mengatakan, pihaknya sudah mulai menguji coba pelaksanaan prasmanan di beberapa sekolah di NTB, salah satunya SD Al-Iqra Mataram.
Setelah uji coba tersebut, pihak Satgas memastikan skema tidak membebani pihak sekolah maupun mengganggu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM).
Fathul akan mengomunikasikan mekanisme penyajian tersebut secara mendetail kepada Dinas Pendidikan di masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Langkah ini untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tidak mengundang keluhan dari orang tua wali siswa.
“Itu yang perlu kami komunikasikan dengan pihak Dinas Pendidikan di masing-masing pemda. Nanti kami akan mengatur jam-jam layanannya, apakah pagi atau siang. Hal itu harus mencapai kesepakatan bersama,” ujarnya, Rabu, 28 Oktober 2026.
Skema Prasmanan Bergantung Kesiapan Sarana
Fathul tidak menampik bahwa ke depan pelayanan program MBG berpeluang menggunakan skema prasmanan di sekolah-sekolah. Namun demikian, hal itu bergantung pada kesiapan sarana, prasarana, serta sumber daya pendukung di setiap wilayah.
“Ke depan arahnya akan seperti ini. Sekarang kami masih menguji cobanya,” katanya.
Saat ini, pihaknya masih menerapkan skema tersebut dalam tahap uji coba terbatas, seperti yang baru berjalan di satu sekolah di Kota Mataram. Dari hasil uji coba tersebut, siswa maupun masyarakat memberikan respons yang sangat positif.
“Sekarang masih tahap uji coba. Kalau di Kota Mataram baru satu sekolah, nanti kami memperluasnya. Sejauh ini hasilnya sangat baik dan positif, siswa juga merespons oke,” katanya.
Skema prasmanan ini juga dipastikan tidak akan mengurangi jumlah tenaga kerja atau memberatkan para siswa untuk melayani diri sendiri. Adapun pelibatan siswa dalam uji coba sebelumnya hanya menjadi bagian dari proses edukasi dan pembiasaan mandiri.
“Kalau dari kacamata Satgas, kami tentu menginginkan prasmanan karena lebih tertata. Tapi kami memperhitungkan betul dari sisi sumber daya dan sarana prasarananya. Kita menunggu saja kebijakan resmi dari BGN,” katanya.
Ia membeberkan, NTB memiliki jumlah dapur yang mencapai lebih dari 840 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika semua dapur sudah melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sekolah-sekolah akan menerapkan skema prasmanan tersebut.
“Kalau dari keinginan kami, ya prasmanan,” pungkasnya. (*)
