Mataram (NTBSatu) – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat meminta Pemprov NTB menyiapkan anggaran hingga Rp1 triliun untuk persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) NTB-NTT-Jakarta 2028.
Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno, menjelaskan anggaran Rp1 triliun tersebut khusus untuk biaya pelaksanaan PON. Sementara itu, daerah membutuhkan tambahan anggaran terpisah untuk merenovasi venue dan membangun fasilitas olahraga lainnya.
Suwarno meminta daerah tidak berlomba mengambil banyak cabang olahraga (cabor) pada PON 2028 mendatang. Imbauan ini bertujuan menekan lonjakan anggaran, mengingat setiap cabor membutuhkan alokasi dana tersendiri.
“Satu cabor membutuhkan alokasi angka tersendiri. Makanya mari kita menatanya. Semoga nilainya bisa lebih kecil dengan kondisi yang ada,” ujarnya, Kamis, 29 Oktober 2026.
Ia juga meminta Pemprov NTB menghemat anggaran dengan tidak membangun venue baru. Sebaliknya, Pemprov harus merenovasi fasilitas yang sudah ada, seperti GOR 17 Desember di Turida, Mataram.
“Anggaran Rp1 triliun khusus untuk penyelenggaraan semuanya. Jika mau merenovasi, daerah harus menambah anggaran lagi. Pusat tidak memberikan skema sharing bersama daerah, sehingga seluruhnya murni menggunakan APBD,” lanjutnya.
Catatan Kebutuhan Perbaikan
Berdasarkan peninjauan KONI Pusat, fasilitas olahraga di NTB masih memerlukan perbaikan mendasar.
Suwarno menilai beberapa venue telah memenuhi syarat dasar. Namun, Pemprov NTB wajib menindaklanjuti sejumlah catatan khusus, seperti menyempurnakan ruang ganti, toilet, ruang panitia, ruang doping, hingga ruang kesehatan.
“Fasilitas official juga memerlukan perhatian. Setiap venue membutuhkan spesifikasi ruangan tersendiri. Pemprov harus segera mengerjakannya,” kata Suwarno.
Ia menegaskan, Pemprov NTB juga harus memperhatikan kebersihan, kelayakan venue, penataan lingkungan, akses masuk, hingga ketersediaan tempat parkir.
Langkah ini mencakup overlay atau pelapisan ulang fasilitas untuk melengkapi venue yang memenuhi syarat dengan catatan.
Temukan Venue Tidak Penuhi Syarat
Selain venue bersyarat, pihak KONI Pusat menemukan venue yang sama sekali tidak memenuhi syarat, contohnya fasilitas cabor atletik. Venue atletik NTB kekurangan akses langsung ke lapangan dari ruangan serta tidak memiliki lapangan cadangan untuk latihan atlet.
Kondisi lahan sekitar juga tidak memungkinkan perluasan. Lintasan atletik saat ini hanya berjumlah enam jalur dan posisinya berdempetan dengan Tempat Pembuangan Sampah (TPS).
Suwarno menyarankan Pemprov NTB tidak memaksakan pelaksanaan atletik di lokasi tersebut tanpa mengurangi nilai sebagai tuan rumah.
Sementara itu, cabor hoki membutuhkan dua jenis fasilitas, yakni indoor dan outdoor. Hingga kini, Pemprov belum menentukan lokasi pasti.
Lokasi usulan untuk hoki outdoor bahkan masih mengalami sengketa lahan. Pemisahan venue hoki juga berpotensi menambah beban alokasi dana kontingen daerah lain.
Untuk cabor golf, Suwarno mengevaluasi pemeliharaan fasilitas milik swasta, ketersediaan shelter (tempat berteduh), serta standar kualitas lapangan.
“Provinsi masih ingin mempertahankan cabor golf di sini. Selama memenuhi standar, kami tidak masalah. Namun, jika pada waktunya tidak memenuhi standar, kami akan memindahkannya,” tegas Suwarno.
Ia menegaskan aturan ini berlaku bagi seluruh cabor di NTB. Jika Pemprov tidak mampu menyiapkan fasilitas sesuai standar sebelum PON 2028, KONI Pusat akan memindahkan cabor tersebut ke daerah lain. (*)
