Jakarta (NTBSatu) – Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menjelaskan, Polri telah menerbitkan Laporan Polisi (LP) baru terkait kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Suyudi mengungkap, LP tersebut untuk menyelidiki adanya dugaan makar di balik penyadapan tersebut.
“Di samping dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dan atau menghilangkan dokumen elektronik. Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana. Turut serta dan atau bersama atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” kata Suyudi di Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026.
Suyudi menjelaskan, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana makar.
Menurut Suyudi, dugaan tersebut memerlukan pembuktian tersendiri.
“Temuan dalam tindak pidana penyadapan, ilegal akses dan atau menghilangkan dokumen elektronik tidak serta merta dapat kita jadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar,” tegas dia.
DPR Panggil Kapolri
Sebagai informasi, DPR memanggil Suyudi dan jajarannya. Pemanggilan ini untuk meminta penjelasan terkait dugaan kasus penyadapan oleh sejumlah petinggi Polri terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah orang.
Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus ini.
Para tersangka merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution. Lalu, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik menjerat Slamet Uliandi dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal. Selanjutnya, Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juncto Pasal 20 huruf j KUHP.
Sementara, terhadap tiga tersangka lainnya dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (*)
