Mataram (NTBSatu) — Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram menahan mantan Kepala Desa (Kades) Jembatan Kembar, Lombok Barat, Amirullah terkait dugaan korupsi pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2022 dan 2023.
Jaksa menahan Amirullah di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Lombok Barat di Kuripan selama 20 hari. Terhitung sejak 3 hingga 22 November 2026.
Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Gde Made Pasek Swardhyana mengatakan, Amirullah merupakan Kepala Desa Jembatan Kembar periode 2019-2025.
“Penuntut Umum telah melakukan penahanan terhadap tersangka Amirullah. Ini merupakan bagian dari proses hukum,” katanya, Minggu, 8 November 2026.
Dalam perkara ini, hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara menemukan sejumlah penyimpangan. Di antaranya penggunaan anggaran tanpa dasar pembayaran, penggelembungan harga atau mark-up, kegiatan maupun pengadaan fiktif.
“Ada juga kekurangan volume pekerjaan fisik, dan pajak yang telah dipungut. Namun belum masuk ke kas negara,” ungkap Made Pasek.
Dari tindakan tersebut, muncul kerugian negara senilai Rp969.598.678,21. Hal itu Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor LHA/K/700.04/VII/07/2025 tertanggal 8 Agustus 2025.
“Terdapat penyimpangan dalam pengelolaan APBDes Desa Jembatan Kembar Tahun Anggaran 2022 dan 2023,” terangnya.
Sebagai tersangka, jaksa menyangkakan mantan Kades Jembatan Kembar itu dengan Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Subsidair Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
“Kami terus berkomitmen melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutupnya. (*)
