Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menggelar rapat koordinasi bersama perusahaan mitra dan asosiasi peternak pada Senin, 20 April 2026.
Rapat ini bertujuan untuk mulai memperketat pengawasan terhadap penggunaan energi pada sektor peternakan, guna mengatasi ketidakstabilan pasokan elpiji 3 kilogram.
Pada kesempatan tersebut, Pemkab Lombok Timur meminta para peternak ayam broiler agar secepatnya beralih dari elpiji tiga kilogram ke bahan bakar alternatif. Hal ini untuk menjaga kuota gas untuk masyarakat.
Bupati Kabupaten Lombok Timur, Haerul Warisin, dengan tegas menolak penggunaan BBM subsidi bagi usaha industri. “Penggunaan gas subsidi tidak diperuntukkan bagi kegiatan usaha, sehingga perlu adanya peralihan ke energi non-subsidi,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Senin, 20 April 2026.
Solusi Energi Alternatif
Oleh karena itu, Pemkab Lombok Timur mengenalkan inovasi alat pemanas dengan bahan bakar oli bekas seebagai jalan keluar dari permasalahan ini.
Dari hasil evaluasi teknis, menggunakan bahan bakar alternatif tidak jauh berbeda dengan kualitas pertumbuhan menggunakan gas. Rencananya, pemerintah akan memproduksi secara massal alat ini jika terbukti aman dan efektif.
Sementara itu, Asosiasi Peternak Ayam Broiler Lombok Timur mengatakan saat ini muncul masalah baru berupa kelangkaan pada stok elpiji 12 kilogram.
Dengan tingginya permintaan termasuk pada penggunaan program dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat peternak kecil kesulitan mendapat pasokan meski sudah bersedia beralih dari elpiji melon.
Standarisasi Kandang dan Kualitas
Tidak berhenti pada persoalan energi, kualitas hasil produksi juga menjadi sorotan tajam. Perusahaan mitra mengatakan, hasil panen yang kurang maksimal di Lombok Timur disebabkan oleh kandang yang tidak memenuhi standar manajemen pemanasan yang tepat.
Oleh karena itu, Bupati meminta perusahaan mitra aktif memberikan pendampingan teknis baik pada agen maupun peternak binaan.
Hal ini bertujuan agar sistem kemitraan tetap sehat dan kualitas Day Old Chick (DOC) yang sesuai standar. Sehingga hewan ternak bisa tumbuh maksimal melalui fasilitas kandang yang mumpuni.
“Pemerintah daerah berkepentingan memastikan sistem kemitraan berjalan sehat dan berkelanjutan,” ungkapnya.
Menanggapi masalah tersebut, perusahaan mitra mengaku siap mendukung proses transisi energi secara bertahap. Mereka berharap pemerintah bisa menjamin kemudahan akses serta distribusi tabung gas non-subsidi agar penerapan di lapangan tidak terhambat masalah stok.
Di sisi lain, para peternak berharap adanya pendampingan yang lebih intensif dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Peningkatan kapasitas peternak dalam mengelola manajemen kandang sebagai kunci untuk tetap bisa kompetitif dengan kebijakan peralihan energi dari pemerintah.(*)
