Sumbawa Barat (NTBSatu) – Pembangunan Bandara Kiantar di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membuka peluang besar bagi konektivitas wilayah dan pariwisata daerah. Namun, operasional bandara ini masih menyisakan persoalan mendesak pada infrastruktur pendukungnya.
Akses jalan utama, kelengkapan rambu lalu lintas, hingga Penerangan Jalan Umum (PJU) memerlukan penanganan serius dan terukur. Tanpa sarana penunjang yang memadai, kehadiran pintu masuk udara tersebut belum bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) KSB, Suharno menyatakan, pihaknya telah menyelesaikan analisis dampak lalu lintas (Andalalin) sejak awal perencanaan bandara. Ia menegaskan, penataan jalur hingga rencana pelebaran jalan menuju kawasan bandara sudah dipetakan.
“Dari awal pembangunan bandara ini kita sudah melakukan analisis dampak lalu lintas atau Andalalin,” ujar Suharno, Minggu, 18 Oktober 2026.
Suharno menambahkan, hasil kajian tersebut telah memuat poin-poin krusial terkait penataan arus kendaraan ke depan. “Poinnya mengatur ke depan seperti apa, termasuk rencana pelebaran jalan menuju kawasan bandara,” jelasnya.
Meskipun kajian teknis tuntas, realisasi fisik di lapangan masih terkendala keterbatasan anggaran daerah. Pihaknya mengakui belum bisa menjangkau seluruh titik kebutuhan PJU, termasuk ruas Kertasari menuju bandara.
“Kami belum bisa memuaskan semua pihak karena ada beberapa titik yang belum bisa kami jangkau,” ujar Suharno.
Usulkan Pengadaan PJU
Oleh karena itu, Dinas Perhubungan KSB memilih mengajukan usulan pengadaan PJU secara resmi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) KSB. Langkah ini agar pemenuhan lampu penerangan jalan masuk dalam perencanaan penganggaran daerah.
Suharno menyampaikan permohonan maaf atas keterbatasan penanganan PJU saat ini sembari memastikan komitmen jajarannya.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat, tetapi kami tetap mengupayakan yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan anggaran yang tersedia,” ungkapnya.
Selain itu, Dinas Perhubungan KSB juga membuka peluang dukungan melalui Pokok-pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD KSB. Kolaborasi penganggaran ini sangat penting untuk mempercepat penanganan titik-titik rawan di sepanjang jalur bandara.
Pemerintah daerah kini memegang peran strategis untuk menyelaraskan kebutuhan teknis lapangan dengan kemampuan fiskal daerah. Kejelasan jadwal pelaksanaan serta pembagian kewenangan antarinstansi menjadi kunci utama bagi publik.
Pada akhirnya, Bandara Kiantar membawa harapan besar bagi percepatan ekonomi dan pariwisata Sumbawa Barat. Kesiapan infrastruktur darat menjadi penentu seberapa jauh manfaat pembangunan tersebut dapat dirasakan langsung oleh warga. (*)
