Mataram (NTBSatu) – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram mengungkap penghasilan fantastis para badut jalanan yang mangkal pada sejumlah persimpangan lampu merah dan pusat perbelanjaan. Seorang badut mampu meraup penghasilan bersih Rp13 juta hingga Rp16 juta per bulan.
Kepala Dinsos Kota Mataram, Muzakkir Walad mengatakan, aktivitas badut jalanan masuk ranah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sekaligus berkaitan dengan persoalan ketertiban umum.
Menurut Muzakkir, penanganan persoalan tersebut membutuhkan koordinasi dengan kepolisian. Pihaknya ingin memastikan setiap langkah penertiban memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
“Sejak kapan kita ngurusin badut? Ini kan urusan ketertiban, supaya tidak salah. Makanya tadi saya minta jadi narasumber dari Polresta, supaya kita tegaskan sama-sama ketika berhadapan dengan hal ini,” ujar Muzakkir, Selasa, 6 Oktober 2026.
Mayoritas Pendatang Asal Solo
Hasil penelusuran pemerintah menunjukkan aktivitas badut jalanan bukan sekadar pekerjaan individu. Mayoritas pekerja tersebut berasal dari luar daerah, terutama Solo, Jawa Tengah.
Mereka tinggal pada sejumlah kawasan Sandubaya, seperti sekitar Bertais dan Mandalika.
“Kami estimasikan sekitar 32 orang menjalankan aktivitas sebagai badut jalanan. Mereka masing-masing ada koordinator lapangan (korlap) nya. Ada satu di wilayah Pagutan dan Mataram. Satu lagi mereka kelola untuk kawasan Cakranegara hingga Sandubaya dan Bertais,” jelas Muzakkir.
Raup Rp16 Juta Sebulan
Besarnya penghasilan para badut menjadi salah satu temuan yang menarik perhatian pihaknya. Hasil penelusuran menunjukkan seorang badut mampu mengantongi Rp13 juta hingga Rp16 juta setiap bulan.
Muzakkir menilai, pola tersebut menunjukkan adanya sistem pengelolaan yang lebih terstruktur. Para pekerja tidak sekadar turun ke jalan atas inisiatif sendiri, tetapi mendapat penawaran untuk menjalankan aktivitas tersebut.
“Dia lepas kayak marketplace gitu, jadi dia datang karena ada penawaran. Berarti memang dieksploitasi sama oknum-oknum itu,” ungkap Muzakkir.
Menurut pihaknya, pola tersebut juga mengindikasikan potensi eksploitasi terhadap para pekerja, terutama ketika pihak tertentu mengatur lokasi dan aktivitas mereka.
Ganggu Lalu Lintas
Aktivitas badut pada persimpangan lampu merah turut memicu keluhan pengguna jalan. Kehadiran mereka berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan menimbulkan persoalan ketertiban.
Petugas Satgas bahkan sempat menghadapi ancaman saat melakukan penertiban. Meski begitu, pihaknya tetap mengedepankan pendekatan humanis.
Pemerintah telah memanggil para korlap untuk berdialog. “Kami tawarkan menawarkan alternatif pekerjaan yang lebih aman, salah satunya membuka jasa badut profesional untuk acara ulang tahun maupun kegiatan hiburan pada taman kanak-kanak, lebih tertib daripada di jalanan begini,” pungkas Muzakkir. (*)
