432 KK Kota Mataram Terima Modal Usaha Desa Berdaya
Mataram (NTBSatu) – Sebanyak 432 kepala keluarga (KK) asal Kota Mataram masuk daftar penerima bantuan modal usaha program Desa Berdaya dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Bantuan senilai sekitar Rp7 juta per KK ini memprioritaskan kelompok perempuan dan janda produktif guna menggerakkan ekonomi keluarga.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram, Muzakkir Walad menyebutkan, sasaran program Desa Berdaya mencakup sejumlah kelurahan. Antara lain Bintaro, Mandalika, Pagutan Timur, dan Jempong.
“Secara keseluruhan ada 430 hingga 432 KK di Kota Mataram yang masuk daftar penerima program bantuan modal usaha senilai sekitar Rp7 juta per KK,” kata Muzakkir Walad, Minggu, 22 November 2026.
Dana Tidak untuk Kebutuhan Konsumtif
Untuk tahap awal wilayah Kelurahan Bintaro, bantuan bagi 113 penerima oleh Gubernur NTB beberapa waktu lalu. Transfer dananya langsung ke rekening masing-masing penerima.
Pencairan berlangsung bertahap dengan syarat penandatanganan surat pernyataan tertulis agar dana tidak terpakai untuk kebutuhan konsumtif.
Guna memastikan modal usaha tersebut terkelola optimal, setiap kelurahan penerima program mendapatkan pendampingan sekitar tiga fasilitator rekrutan provinsi.
“Mereka bertugas memantau langsung perkembangan usaha warga,” jelas Muzakkir.
Sementara itu, pihaknya tetap menjalankan verifikasi dan pemadanan data ulang menjelang pencairan bagi kelurahan lainnya menyusul temuan perubahan peringkat kesejahteraan (desil) pada sebagian calon penerima.
Menurut Muzakkir, pembaruan data ini merujuk hasil validasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB supaya penyaluran tepat sasaran dan bebas dari temuan administrasi.
“Kami khawatir kondisi ini menjadi temuan administrasi apabila bantuan tetap cair tanpa pembaruan data,” ujarnya.
Perubahan desil tersebut umumnya terjadi akibat dinamika kondisi warga selama beberapa bulan terakhir. Contohnya calon penerima yang berangkat menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun terdeteksinya aktivitas transaksi keuangan digital.
Mulai pengajuan kredit PNM Mekar, penggunaan paylater dan dompet digital seperti ShopeePay, hingga indikasi judi online (judol) yang otomatis mengerek peringkat desil pada sistem pendataan.
Khusus Kelurahan Bintaro, jumlah penerima sempat menyusut dari kuota awal 130 orang menjadi 113 orang setelah verifikasi ulang.
Bagi warga yang terdeteksi naik desil namun kondisi faktualnya masih tergolong miskin ekstrem atau rentan, pemerintah memastikan akan membantu pengajuan sanggahan melalui sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos).
“Sebaliknya, jika memang sudah tidak memenuhi syarat desil, otomatis gugur atau gagal mendapatkan bantuan modal usaha,” tutup Muzakkir. (*)




