Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencatat penurunan prevalensi stunting dari 22,4 persen pada 2025 menjadi 18,4 persen pada Agustus 2026.
Wakil Bupati Lombok Timur, Moh. Edwin Hadiwijaya mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak dalam menangani persoalan stunting.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan keterlibatan berbagai elemen untuk memperluas jangkauan program pencegahan dan penanganan stunting.
“Penurunan stunting ini merupakan kerja gotong royong dan kolaborasi seluruh pihak terkait. Karena itu, kami mengapresiasi kehadiran para mitra yang ikut membantu upaya penurunan stunting di Lombok Timur,” katanya, Jumat, 23 Oktober 2026.
Edwin juga mendorong penguatan kemitraan pentahelix untuk mendukung berbagai program pemerintah. Salah satunya melalui pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia berharap kolaborasi lintas sektor terus berjalan agar berbagai intervensi penanganan stunting memberikan hasil lebih optimal.
Prevalensi Stunting Antarwilayah Berbeda
Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, prevalensi stunting di NTB mencapai 12,84 persen pada triwulan II 2026. Angka tersebut turun dari 13,2 persen pada Desember 2025 berdasarkan data e-PPGBM Dinas Kesehatan NTB.
Meski demikian, capaian antarwilayah masih menunjukkan perbedaan. Lombok Timur mencatat prevalensi 21,06 persen pada Juni 2026. Lombok Utara mencapai 12,93 persen, sedangkan Kabupaten Bima sebesar 12,46 persen.
Nelly berharap, penguatan data dan koordinasi lintas sektor dapat membuat penanganan stunting semakin tepat sasaran. Pemerintah juga memfokuskan intervensi pada desa, terutama 40 desa penerima manfaat dan sasaran prioritas.
“Penanganan stunting saat ini kita fokus pada desa terutama 40 desa penerima manfaat dan sasaran prioritas,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Untuk mendukung upaya tersebut, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran Rp252,23 miliar melalui APBD 2026. Anggaran itu tersebar pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) melalui tagging khusus penanganan stunting.
Nelly menjelaskan, anggaran tersebut mencakup intervensi spesifik dan sensitif. Programnya meliputi kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi masyarakat, imunisasi, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga pengasuhan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Anggaran ini juga kami arahkan untuk meningkatkan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam mengelola program ketahanan keluarga,” pungkasnya. (*)
