Kendalikan Kemiskinan Ekstrem, Bappeda NTB Sasar Sektor Pendidikan dan Kelompok Rentan
Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB menguatkan sinergi sektor pendidikan dan sosial untuk mengentaskan kemiskinan. Penguatan kualitas sumber daya manusia ini menjadi bagian dari Program Desa Berdaya bentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, menyampaikan arahan tersebut saat mengevaluasi pelaksanaan program di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.
“Ketika mengajukan program, para kepala desa harus optimistis bahwa program tersebut dapat terleksana dengan tuntas. Desa Berdaya ini dirancang agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan intervensi secara kolaboratif, baik di sektor pertanian, peternakan, pariwisata, hingga kesehatan, sehingga dampaknya terukur,” ujarnya pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Wagub menginstruksikan para kepala sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK memperkuat sinergi di lapangan. Langkah ini penting untuk menekan angka anak putus sekolah dan menjaga motivasi belajar siswa.
Bappeda NTB menempatkan tingkat pendidikan sebagai indikator utama dalam menekan angka kemiskinan daerah.
Capaian Perlindungan Sosial
Mewakili Bupati Sumbawa, Asisten III Setda Sumbawa, Rachman Ansori,,, melaporkan capaian positif di sektor sosial. Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sumbawa berhasil turun dari 85 kasus pada 2025 menjadi 61 kasus hingga Oktober 2026.
Selain itu, Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa aktif memberikan konseling Pendewasaan Usia Perkawinan kepada 53 pasangan sepanjang 2026. Mediasi ini bertujuan utama menekan angka pernikahan anak di daerah.
Kabupaten Sumbawa menjalankan dua skema utama untuk mendukung program rancangan Bappeda NTB ini. Pemerintah daerah menerapkan skema Desa Berdaya Tematik dan Desa Berdaya Transformatif.
Wagub meminta para kepala desa memastikan bantuan program menyasar kelompok rentan yang belum menerima perlindungan sosial.
Percepatan Anggaran dan Evaluasi Lapangan
Dari total 257 desa sasaran Bappeda NTB, sebanyak 130 desa masih menyelesaikan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus. Pemprov NTB memberi apresiasi kepada Kecamatan Alas karena seluruh desanya telah menuntaskan administrasi pencairan dana.
Desa-desa di Sumbawa bagian barat terus didorong mempercepat pengajuan program agar manfaatnya segera terasa. Intervensi kolaboratif antar-OPD juga menyasar sektor ekonomi produktif. Sektor pertanian dan peternakan mencatat realisasi program paling cepat di lapangan.
DPMD Dukcapil NTB akan mempublikasikan kisah sukses sektor ini sebagai contoh percontohan bagi desa lain. Kegiatan evaluasi berakhir dengan peninjauan penangkaran sapi di Dusun Telaga Bakti.
Peninjauan ini memastikan alokasi dana BKK terkelola secara produktif oleh kelompok masyarakat penerima manfaat. (*)
