Advertorial

Bappeda NTB Kunci Kolaborasi Lintas Sektor dan Intervensi Berbasis Data Demi Atasi Gizi Buruk

Mataram (NTBSatu) – Bappeda NTB mengunci strategi kolaborasi lintas sektor dalam penanganan gizi buruk. Langkah kolektif antarinstansi menjadi keharusan mutlak karena satu sektor saja mustahil menuntaskan persoalan stunting secara tuntas.

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mewajibkan setiap instansi menyusun perencanaan rinci berdasarkan kondisi riil warga.

“Sekali lagi, identifikasi kebutuhan pada pengentasan stunting harus detail agar intervensi pengentasan stunting berjalan efektif dan juga berbasis data,” katanya pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Pernyataan tegas itu mengemuka saat Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi NTB Tahun 2026 di Gedung Sangkareang pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Eksekusi Taktis pada 40 Desa Berdaya

Bappeda NTB menyelaraskan kebijakan perencanaan daerah dengan eksekusi teknis jajaran Dinas Kesehatan Provinsi NTB di lapangan. Tim percepatan langsung membidik empat puluh desa berdaya guna mempercepat perbaikan gizi masyarakat secara terukur.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, merinci langkah operasional yang berjalan sesuai peta perencanaan Bappeda tersebut.

“Fokus utama saat ini adalah melakukan identifikasi kebutuhan logistik, pemantauan gizi, kebersihan lingkungan, serta intervensi pada daerah yang masih berada di zona merah. Tak terkecuali di 40 desa berdaya yang menjadi fokus intervensi stunting,” jelasnya.

Sinergi perencanaan dan eksekusi lapangan ini terbukti mendongkrak kinerja makro Provinsi NTB hingga triwulan kedua tahun ini. Angka prevalensi gizi buruk tingkat provinsi sukses menyentuh posisi 12,5 persen.

Capaian tersebut melampaui target jangka panjang Pemprov NTB sebesar 20,2 persen tahun 2026 maupun target nasional sebesar 17,2 persen.

Kejar Tenggat Survei Nasional

Meski catatan makro melampaui ekspektasi, Bappeda NTB melarang seluruh perangkat daerah mengendurkan pengawasan terhadap kantong gizi buruk. Pemerintah provinsi mengejar tenggat waktu kritis menjelang pelaksanaan survei gizi nasional resmi pada April 2027.

Data dinas kesehatan mencatat Kabupaten Lombok Timur masih memegang angka tertinggi mencapai 19,38 persen. Kabupaten Lombok Utara menyusul pada posisi kedua sebesar 12,55 persen, sementara Kabupaten Bima berada pada angka 12,05 persen.

Baiq Nelly mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar memaksimalkan sisa waktu untuk menekan angka kasus pada wilayah prioritas tersebut.

“PR kita masih banyak, semoga di sisa waktu ini kita bisa intervensi, khususnya Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kita ditargetkan mampu mengalami penurunan angka stunting secara signifikan,” ingatnya.

Penguatan koordinasi lintas sektor di bawah kendali Bappeda NTB ini memastikan seluruh sumber daya bergerak tepat sasaran. (*)

Artikel Terkait