Mataram (NTBSatu) – Universitas Mataram (Unram) menjadi perhatian publik, setelah pihak kampus menghentikan rencana pemutaran film dokumenter “Pesta Babi” pada Kamis malam, 7 Mei 2026.
Kegiatan nonton bareng yang mahasiswa inisiasi tersebut batal berlangsung, setelah kampus mengerahkan puluhan petugas keamanan menuju lokasi acara.
Sejak sore, mahasiswa sudah mulai berkumpul dan menyiapkan layar pemutaran film pada area kampus. Kemudian, situasi berubah tegang saat Wakil Rektor III Unram, Dr. Sujita datang menemui peserta dan menyampaikan penolakan secara langsung.
“Jadi mohon harap dimengerti untuk kebaikan bersama, menurut pandangan kita untuk menjaga kondusifitas, sebaiknya film ini tidak ditonton. Karena alasan yang semestinya kalian tau sendiri sebagai mahasiswa,” tegas Sujita, Kamis, 7 Mei 2026.
Sujita menyebut, alasan penghentian acara karena pihak kampus ingin menjaga situasi tetap kondusif serta menghindari potensi ketersinggungan berbagai pihak.
“Intinya untuk menjaga kondusifitas demi persatuan dan kesatuan bangsa kita, supaya tidak ada ketersinggungan oleh siapa pun dan kepada siapa pun. Karena film ini tidak baik untuk ditonton, lebih baik nonton film yang lain. Unram menolak demi kondusifitas,” tambahnya.
Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi mahasiswa. Sejumlah peserta menilai respons kampus terlalu berlebihan terhadap kegiatan pemutaran film dokumenter. Larangan tersebut juga memunculkan rasa penasaran publik mengenai isi film Pesta Babi yang memicu polemik pada lingkungan kampus.
Apa Isi Film “Pesta Babi”?
Melansir Instagram @watchdoc_insta pada Jumat, 8 Mei 2026, Pig Feast atau “Pesta Babi” merupakan film dokumenter yang mengangkat kehidupan masyarakat adat Papua Selatan saat menghadapi Proyek Strategis Nasional (PSN).
Film karya Dandhy D Laksono bersama Cypri Dale tersebut, menyoroti pembukaan hutan skala besar akibat ekspansi agribisnis dan perkebunan tebu untuk kebutuhan bioetanol. Dokumenter itu memperlihatkan bagaimana kawasan hutan adat berubah menjadi area proyek industri, yang mengancam ruang hidup masyarakat setempat.
Selain menampilkan kondisi lingkungan, film ini juga membahas keterlibatan aparat militer dalam pengamanan proyek pembukaan lahan. Kesaksian masyarakat adat Papua menjadi bagian penting dalam dokumenter tersebut. Warga menyampaikan penolakan terhadap pembangunan pada tanah adat, karena ingin mempertahankan hutan, sungai bersih, dan sumber pangan tradisional.
Melansir Jubi.id, film “Pesta Babi” juga mengulas proyek pembukaan hutan seluas 2,5 juta hektare pada wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Proyek tersebut berkaitan dengan program ketahanan pangan dan energi nasional.
Dokumenter hasil kolaborasi Jubi Media, Watchdoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, serta Greenpeace Indonesia ini membuka cerita melalui adegan masyarakat adat Suku Awyu yang memanggul batang kayu besar. Lalu, menancapkannya sebagai salib merah pada Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel.
Adegan tersebut kemudian berlanjut dengan dokumentasi pembukaan hutan besar-besaran pada wilayah adat Suku Malind, Awyu, dan Muyu. Film ini juga merinci sejumlah pengusaha besar yang menjalankan proyek pembabatan hutan. Selain itu, membahas proyek serupa pada masa pemerintahan Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo.
Makna hutan bagi masyarakat adat Papua hadir melalui dokumentasi upacara Awon Atatbon atau pesta babi milik Wilem Wungim Kimko pada Kurinbin, Kabupaten Boven Digoel. Wilem membutuhkan waktu hingga 10 tahun untuk mempersiapkan pesta adat tersebut melalui hasil hutan ulayat miliknya.
Melalui dokumenter itu, Wilem Wungim Kimko menyampaikan kegelisahannya terhadap ancaman kerusakan hutan adat yang terus meluas pada Tanah Papua. (*)
