Policy Plus Dorong Pj. Gubernur NTB Sehatkan Tata Kelola Birokrasi yang Kurang Greget

Mataram (NTBSatu) - Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi dilantik Selasa 19 September 2023 hari ini di Jakarta. Sejumlah pekerjaan menanti terkait kelanjutan program kerja satu tahun mendatang dan tata kelola internal birokrasi. Salah satu prioritas yang sebaiknya ditangani Penjabat Gubernur adalah kembali mengefektifkan pola dan konsep kerja birokrasi Pemprov NTB. Gita harus menata kembali birokrasi dengan konsep kerja yang efektif dan lebih fokus pada isu-isu strategis. "Waktu yang pendek sebaiknya berfokus pada hal-hal strategis," kata Pendiri Lembaga Riset dan Konsultan Kebijakan Publik, Policy Plus, Dr. Adhar Hakim melalui keterangan tertulis diterima NTBSatu, Selasa 19 September 2023. Berita Terkini: Sebagaimana diketahui. Hari ini, Lalu Gita Ariadi akan dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian sebagai Penjabat Gubernur NTB. Masa kerja yang tak lebih dari 1,6 tahun menurut Adhar, sebaiknya berfokus pada isu strategis jangka pendek namun dapat menjadi pijakan kebijakan jangka panjang. Isu-isu tersebut antara lain normalisasi tata kelola birokrasi, penertiban belanja APBD, hingga merapikan sejumlah isu sosial dan hukum proyek nasional di NTB seperti ITDC serta mengawal kontestasi politik berupa Pilpres, Pilgub, dan Pileg. "Siapapun di NTB faham, isu penataan birokrasi selama lima tahun ini cukup krusial. Bayangkan dalam lima tahun kepemimpinan Zul-Rohmi, terjadi proses mutasi hingga sedikitnya 40 kali. Jika dirata-ratakan, terjadi delapan kali mutasi setiap tahun. Angka ini tentu bukanlah angka yang menyehatkan bagi iklim kerja birokrasi," sorot Adhar Hakim, terkait birokrasi lima tahun terakhir. Jika niatnya meningkatkan kinerja birokrasi, ini justeru menurutnya jadi pertanyaan besar di tengah kegelisahan dan motivasi kerja birokrasi yang melemah. Indikasi subjektivitas kebijakan mutasi menjadi menguat, jika melihat kinerja pasca mutasi. Bahkan tercatat ada seorang kepala OPD yang bergerak mutasi enam kali hanya dalam 2,5 tahun. "Ini kurang mendasar," sesalnya. Jika mutasi tersebut ditujukan agar kinerja membaik, maka diyakininya akan muncul banyak pertanyaan. Apalagi kerja birokrasi tidak tercermin dalam capaian target goal. Dicontohkannya, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi PAD hanya 83,69 persen pada tahun 2022 lalu. Berita Terkini: Gerak kerja yang tercermin dalam ukuran size APBD NTB tahun 2022 juga turun dari Rp5,73 Triliun di tahun 2021 menjadi hanya Rp5,29 Triliun pada tahun 2022. Birokrasi juga tak banyak menolong upaya menekan angka kemiskinan. Persentase penduduk miskin pada September 2022 naik 13,82 persen. "Acuan-acuan ini tak bisa dilepaskan dari greget kerja birokrasi di NTB," sebutnya. Membahas pertumbuhan ekonomi, triwulan IV 2022 terhadap triwulan sebelumnya, hanya tumbuh 0,60 persen. "Jika mutasi sebanyak sedikitnya 40 kali selama lima tahun, lalu greget kerja birokrasi acuannya apa saja?," tanyanya. Karena, lanjut Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB dua periode ini, tugas besar Gita Ariadi adalah menormalkan kembali tata kelola birokrasi di lingkungan Pemprov NTB. Hal ini menjadi prasyarat bagi kembali berputar lancarnya roda kerja untuk menunjang percepatan kerja selama masa tugas Penjabat Gubernur. Tertib tata kelola anggaran juga menjadi pekerjaan rumah Gita Ariadi. Adhar juga memberi penilaian, apda akhir masa tugasnya, Gubernur NTB Zulkieflimansyah masih meninggalkan utang belum terbayar pada APBD Perubahan Tahun 2022 sebesar Rp77 miliar. Isu ini belum termasuk karut marut belanja Pokok pikiran (Pokir) di lingkungan DPRD NTB yang terkesan mengganggu tata kelola APBD. Dalam masa kerjanya Gita Aryadi harus dapat mengembalikan proses tata kelola keuangan agar kembali pada relnya yakni penggunaan dan perencanaan anggaran yang lebih sehat. "Di depan mata Penjabat Gubernur juga sudah menunggu tantangan kerja untuk merapikan proses kerja proyek-proyek nasional di NTB, seperti merapikan target kerja ITDC di Mandalika," ungkap Adhar Hakim. Berita Terkini: Pemilahan positioning Pemprov NTB sebagai developer atau penata keberlanjutan proyek-proyek nasional di ITDC perlu tangan dingin Gita Ariadi. Mulai membiasakan cara berfikir birokrat di NTB sebagai entrepreneurship harus dimulai oleh Sekda NTB ini. Kemampuan Gita Ariadi dalam mengawal dinamika sosial politik kontestasi politik 2024, juga menjadi pertaruhan reputasinya. "Kuncinya adalah kemampuan mensinergikan posisi Penjabat Gubernur sebagai jabatan administratif dan tugas-tugas politik strategis," sarannya. Karena itu, kekuatan koordinatif dengan pemerintah pusat dan manajerial birokrasi serta pendekatan sosial dengan tokoh-tokoh politik dan masyarakat NTB akan menjadi catatan menarik tugas Penjabat Gubernur NTB. (HAK)