Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), mengusulkan penanganan menyeluruh sistem drainase perkotaan kepada Pemerintah Pusat. Usulan tersebut mencakup perubahan dimensi seluruh saluran drainase dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp34 miliar.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Muhamad Sofyan mengatakan, sistem drainase perkotaan wilayah Sumbawa saat ini telah masuk dalam dokumen master plan yang disusun sejak beberapa tahun lalu.
Dalam perencanaan tersebut, terdapat delapan outlet utama yang menjadi titik penting pengendalian aliran air di kawasan perkotaan.
“Drainase perkotaan memang jadi satu kesatuan, yakni perencanaan detail master plan yang sudah disusun sejak beberapa tahun lalu,” katanya kepada NTBSatu, Rabu, 6 Mei 2026.
Ia menjelaskan, kewenangan drainase induk berada di Balai Wilayah Sungai (BWS). Sementara itu, pemerintah daerah berfokus pada kegiatan operasional dan pemeliharaan rutin untuk meminimalisir genangan air yang terjadi setiap tahun.
Namun demikian, Sofyan mengakui, kondisi saat ini menunjukkan kapasitas saluran drainase yang ada sudah tidak lagi mampu menampung debit air. Sehingga, penanganan yang dilakukan masih bersifat terbatas pada upaya pengurangan genangan.
“Yang bisa dilakukan saat ini hanya meminimalisir genangan melalui operasional dan pemeliharaan drainase,” jelasnya.
Menurutnya, penanganan menyeluruh hanya dapat dilakukan jika ada perubahan desain dan dimensi saluran drainase yang ada. Sebab, kapasitas eksisting sudah tidak sebanding dengan volume limpasan air yang terjadi.
“Jadi perlu ada perubahan dimensi penampang saluran drainase yang ada,” tegasnya.
Berulang Kali Mengusulkan
Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa sendiri telah berulang kali mengajukan usulan penanganan drainase dalam forum Musrenbang di tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat. Namun hingga saat ini, usulan tersebut belum menjadi prioritas dalam rencana penganggaran Pemerintah Pusat.
“Kondisi fiskal nasional kita menjadi salah satu alasan belum masuknya usulan tersebut dalam prioritas jangka pendek,” tambahnya.
Meski demikian, pihaknya tetap mengusulkan perbaikan menyeluruh sistem drainase, terutama pada delapan outlet yang ada. Agar mampu mengatasi persoalan genangan secara lebih permanen di wilayah perkotaan Sumbawa.
“Usulan tersebut telah kami sampaikan kepada Kementerian PU dengan estimasi kebutuhan anggaran sebesar Rp34 miliar,” tambahnya. (*)
