Mataram (NTB Satu) – Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB didampingi Sekretaris Dinas dan jajarannya menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Kota Bima, Senin, 31 Juli 2023, di Ruang Rapat Kepala Dinas.
Adapun tujuan kunjungan kerja Komisi II itu terkait langkah strategis yang dilakukan Distanbun NTB dalam menyiasati isu kelangkaan pupuk serta langkah yang dilakukan dalam menghadapi isu El Nino yang berkembang saat ini. Selain itu, juga membahas terkait semakin menurunnya produksi pertanian pada dua tahun terakhir.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bima, Taufik H. A. Karim, SH. mengatakan, pihaknya masih banyak menerima masukan dari kalangan masyarakat terkait kelangkaan pupuk di beberapa wilayah, khususnya di Kabupaten dan Kota Bima. Selain itu, minimnya sarana dan prasarana pertanian terkait jaringan irigasi juga masih menjadi keluhan dari masyarakat, serta meningkatnya hutan yang dirambah oleh petani pada komoditi jagung.
“Saya berharap pihak Distanbun NTB bisa melakukan langkah strategis untuk menyiasati berbagai persoalan tersebut. Termasuk berkaitan dengan konversi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, maka dari itu dibutuhkan benih dan bibit yang memiliki produktivitas yang tinggi,” katanya, Senin, 31 Juli 2023.
Baca Juga:
- Hadiri Apel Kesiapan Pengamanan Pilkada, Pj. Gubernur NTB Sebut Persiapan Pilkada 2024 Sudah Mantap
- Sekda NTB Sebut Reforma Agraria Sumber Kesejahteraan Masyarakat
- Pj Gubernur NTB Ajak Masyarakat Sambut Pesta Demokrasi dengan Riang Gembira
- Ribuan TPS di NTB Masuk Kategori Rawan, Bawaslu Minta Lakukan Antisipasi
Menanggapi soal itu, Kepala Distanbun Provinsi NTB, Muhammad Taufieq Hidayat menyampaikan, untuk meminimalisir terjadinya beberapa kondisi tersebut, diperlukan kerja sama dan sinergi antara Dinas Pertanian Provinsi dengan Dinas Pertanian Kota. Sehingga, persoalan-persoalan tersebut akan sangat mudah untuk ditangani.
Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan secara bersama, terkait jumlah lahan pertanian yang semakin menurun dari tahun ke tahun sehingga pada penerapan LP2B di Kota Bima harus sangat diperhatikan dan dikawal secara bersama.
“Penting untuk dilakukan, supaya alokasi pupuk subsidi dan batuan dari pemerintah pusat bisa dirasakan manfaatnya oleh petani kita yang ada di Kota Bima,” jelas Taufieq.
Dikatakannya, program bantuan dari pusat saat ini sudah bisa diajukan melalui Pemerintah Kabupaten atau Kota melalui Dinas Pertanian Kota Bima dengan menggunakan aplikasi e-proposal.
“Silahkan saja diajukan sebanyak-banyaknya dan susun skala prioritasnya, sehingga disaat disetujui oleh pemerintah pusat pada saat realisasinya, bisa kami kontrol bila terjadi pengurangan pada anggaran tersebut,” ungkapnya.
“Program-program yang termasuk dalam prioritas akan tetap berjalan dan tidak akan terganggu walaupun terjadi pengurangan anggaran,” tambahnya. (MYM)
