Mataram (NTB Satu) – Banyaknya kontroversi dari permasalahan PPDB tahun 2023, bukan lagi menjadi hal yang biasa melainkan membutuhkan evaluasi total.
Beberapa permasalah itu mulai dari menumpang Kartu Keluarga (KK), pungli, hingga jual beli kursi. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) melihat bahwa pendidikan yang ada di Indonesia masih belum merata dan masih standar.
Melansir dari Narasi, Kemendikbudristek menginginkan PPDB 2023 dievaluasi total, karena dianggap sudah keluar dari tujuan utama.
Menurut catatan P2G sejak tahun 2017 hingga kini, beberapa masalah dari PPDB ialah, pertama, menitipkan nama calon siswa kepada KK warga sekitar sekolah, peristiwa ini terjadi di Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan NTB pun termasuk menjadi daerah yang menyalahgunakan hal tersebut.
Baca Juga :
