Lombok TimurPemerintahan

Mantan Napi di Lombok Timur Didorong Jadi Tenaga Produktif

Lombok Timur (NTBSatu) – Mantan warga binaan pemasyarakatan di Lombok Timur didorong menjadi tenaga produktif setelah kembali ke tengah masyarakat. Upaya ini membutuhkan pendampingan berkelanjutan serta dukungan pemerintah daerah untuk membuka peluang kerja dan usaha bagi mereka.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik atau Kak Ofik mengatakan, keberhasilan pembinaan tidak hanya bergantung pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Masyarakat juga memiliki peran penting dalam proses reintegrasi sosial.

“Berhasilnya pembinaan itu tergantung dari tiga mata rantai, yaitu pembina, masyarakat, maupun warga binaan,” kata Kak Ofik, Rabu, 18 November 2026.

Ia menjelaskan, Lapas memberikan dua jenis pembinaan kepada warga binaan, yakni pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian mencakup penguatan mental dan rohani.

Sementara pembinaan kemandirian diarahkan pada peningkatan keterampilan. Salah satunya melalui kegiatan ketahanan pangan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Pembinaan ini juga untuk mendukung program Asta Cita Presiden dan 15 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya program ketahanan pangan dan peningkatan UMKM,” jelasnya.

Setelah menjalani pembinaan, warga binaan dapat mengikuti program integrasi. Di antaranya Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Pada tahap tersebut, Bapas melanjutkan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan. Pendampingan ini bertujuan membantu mereka kembali beradaptasi dengan lingkungan sosial.

Dorong Pos Bapas Jadi Bapas

Kak Ofik juga mendorong peningkatan status Pos Bapas di Lombok Timur menjadi Balai Pemasyarakatan. Menurutnya, keberadaan Bapas akan memperkuat pelayanan pembimbingan bagi mantan warga binaan.

Namun, upaya tersebut membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Terutama dalam penyediaan sumber daya untuk menunjang pelayanan pemasyarakatan.

“Karena yang memiliki sumber daya adalah pemerintah daerah. Kami hanya memberikan pembinaan dan pembimbingan,” ujarnya.

Ia berharap, pembinaan dan pendampingan tersebut mampu mengantarkan mantan warga binaan menjadi tenaga produktif. Mereka diharapkan memiliki keterampilan untuk bekerja maupun membuka usaha setelah kembali ke masyarakat.

“Ketika di Lapas diberikan pembinaan, kemudian dilanjutkan pembimbingan di Bapas, maka tidak ada lagi nanti yang menganggur. Bahkan kita persiapkan menjadi tenaga yang produktif,” jelasnya.

Kak Ofik mencontohkan, sejumlah mantan warga binaan di daerah lain mampu mengembangkan kehidupan baru setelah keluar dari Lapas. Ada yang menjadi ustaz, kiai, hingga pengusaha.

“Kenapa tidak di wilayah ini? Oleh karena itu dibutuhkan peran serta dari Bapak, Ibu semua untuk mendukung,” katanya.

Lebih lanjut, Kak Ofik menekankan pentingnya kolaborasi antara Bapas dan pemerintah daerah. Koordinasi juga perlu melibatkan aparat penegak hukum, instansi vertikal, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa.

Menurutnya, mantan warga binaan membutuhkan dukungan untuk kembali menjalani kehidupan sosial. Mereka juga perlu mendapatkan kesempatan ekonomi agar tidak kembali terjerumus dalam tindak pidana.

“Ketika masuk itu hanya tersesat. Maka ketika tersesat itu harus kita berikan modal untuk kembali ke masyarakat,” ungkapnya.

Ia menyebut, faktor ekonomi dan sosial menjadi salah satu penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana. Kurangnya perhatian terhadap kehidupan mantan warga binaan setelah bebas juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama.

Melalui penguatan sinergi tersebut, Kak Ofik berharap, tidak ada lagi mantan warga binaan yang kembali melakukan tindak pidana. Pembinaan di Lapas dan pendampingan Bapas harus mampu mendorong mereka menjadi pribadi mandiri dan produktif. (*)

Artikel Terkait