Lombok Barat

Pokir DPRD Lobar 2027 Masih Abu-abu, Dewan Minta Kepastian Regulasi dan Mekanisme

Lombok Barat (NTBSatu) – Nasib pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Lombok Barat (Lobar) untuk 2027 masih menyisakan tanda tanya. Sejumlah anggota dewan mengakui perlunya pembenahan administrasi dan kepastian mekanisme.

Anggota DPRD Lobar Fraksi PKB, Fauzi, menilai persoalan administrasi pada program aspirasi 2026 harus menjadi pelajaran. Namun, dia meyakini ketentuan perundang-undangan tetap menjamin keberadaan Pokir.

“Kalau terkait dengan program-program aspirasi DPRD di 2026 ini menjadi pelajaran bagi kami untuk tertib dengan administrasi,” ujar Fauzi, Senin, 16 November 2026.

Menurutnya, anggota dewan perlu memperbaiki proses administrasi saat menyerap dan melaporkan aspirasi masyarakat. Dia berharap persoalan serupa tidak kembali muncul pada tahun berikutnya.

Fauzi juga menyinggung supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong anggota dewan lebih tertib administrasi.

Dia menjelaskan, aspirasi DPRD memiliki jalur melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Selanjutnya, pemerintah daerah dapat menghubungkan usulan tersebut dengan program prioritas daerah.

“Tidak ada alasan untuk meniadakan, karena emang Pokir ada undang-undangnya,” tegasnya.

Eksekutif dan Legislatif Perlu Rumuskan Mekanisme Bersama

Meski begitu, pandangan berbeda muncul dari anggota DPRD Lobar Fraksi PPP, Muhali. Dia menilai pemerintah daerah dan legislatif perlu merumuskan mekanisme bersama.

Sebab, aspirasi hasil reses belum tentu sejalan dengan prioritas organisasi perangkat daerah (OPD). Kondisi itu membutuhkan pembahasan agar kedua pihak memiliki persepsi yang sama.

“Harus ada formulasi baru dari pihak eksekutif maupun legislatif untuk menampung aspirasi masyarakat yang ada di bawah,” kata Muhali, Senin,16 November 2026.

Dia juga mengingatkan anggota dewan agar tidak mengambil risiko dengan menjalankan program yang berpotensi melanggar aturan. Karena itu, kehati-hatian menjadi pertimbangan utama dalam menentukan langkah.

“Jadi, ya kita ini sifat kehati-hatian, bukan tidak berani, tetapi sifat kehati-hatian juga harus kita dahulukan di sini,” ujarnya.

Muhali mengaku belum bisa memastikan peluang masuknya aspirasi masyarakat dalam APBD murni 2027. Dia meminta kepastian tersebut dikonfirmasi kepada pimpinan DPRD.

Namun, dia melihat masih ada peluang memasukkan aspirasi melalui APBD perubahan. Peluang itu bergantung pada regulasi dan mekanisme yang nantinya disepakati.

Muhali memastikan sikap kehati-hatian tersebut bukan akibat hubungan yang tidak harmonis antara legislatif dan eksekutif.

“Ini murni karena regulasi,” tegasnya.

Perbedaan penekanan kedua legislator itu menunjukkan satu persoalan penting. Keberadaan Pokir secara hukum belum otomatis menjamin setiap aspirasi masyarakat masuk dalam program prioritas.

Karena itu, pemerintah daerah dan DPRD perlu memperjelas mekanisme penyerapan, pengusulan, hingga penganggaran. Tanpa kepastian tersebut, aspirasi warga berisiko berhenti sebagai catatan hasil reses. (*)

Khazani Darunnafis

Khazani atau Zani adalah Jurnalis NTBSatu yang fokus menulis di isu Daerah Lombok Barat, Politik, Kebencanaan dan Human Interest. Ia merupakan lulusan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram dengan Konsentrasi Jurnalistik.

Artikel Terkait