Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) bersama sepuluh kabupaten dan kota sepakat mendanai Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII NTB-NTT. Penyelenggaraan ajang olahraga nasional ini berlangsung pada tahun 2028 mendatang.
Setiap pemerintah daerah wajib menyisihkan anggaran dalam APBD 2027. Besarannya menyesuaikan kapasitas fiskal masing-masing wilayah.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan pernyataan tersebut pada Jumat, 13 November 2026. Selain kesiapan anggaran, pemerintah kabupaten dan kota juga harus menjamin kesiapan seluruh venue pertandingan di wilayah mereka.
“Kita membutuhkan kontribusi dari kabupaten dan kota untuk menyukseskan PON 2028. Mereka harus menyiapkan seluruh venue di daerahnya dengan efisien,” ujar Iqbal, Jumat, 13 November 2026.
Ia menambahkan, langkah ini bertujuan menjaga efisiensi pembiayaan ajang olahraga tersebut di NTB.
Pemprov NTB Gandeng Swasta untuk Venue Baru
Iqbal menegaskan bahwa Pemprov NTB tidak akan membangun fasilitas olahraga yang serba baru. Pemerintah memilih opsi merenovasi infrastruktur olahraga yang sudah tersedia.
Sementara untuk cabang olahraga yang belum memiliki fasilitas, Pemprov NTB menggandeng pihak swasta untuk membangunnya.
“Memang akan ada beberapa venue baru. Namun, pihak swasta yang akan membangun venue baru tersebut,” lanjutnya.
Terkait permintaan KONI Pusat mengenai anggaran hingga Rp1 triliun, Iqbal mengaku belum membahasnya secara mendalam. Ia perlu berdiskusi terlebih dahulu dengan Pemprov NTT, Pemprov DKI Jakarta, Kemenpora, serta KONI Pusat untuk membahas nominal tersebut.
“Itu kondisional, setelah pertemuan ini, kita baru bisa menentukan besaran komitmen provinsi, pemerintah pusat, dan kabupaten/kota. Yang jelas, kita memakai skema sharing,” katanya.
BKAD Siapkan Dana Lewat APBD Murni 2027
Di sisi lain, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, menyebut sepuluh kabupaten/kota belum membahas nominal alokasi APBD mereka. Namun, ia memastikan dana tersebut tidak akan membebani daerah. Pemerintah menyesuaikan porsinya secara proporsional dengan kondisi keuangan setiap wilayah.
“Kami belum membahas nominalnya. Yang pasti, besarannya menyesuaikan keuangan daerah masing-masing,” ucap Nursalim.
Pemprov NTB sendiri mematok alokasi dana sekitar Rp60 miliar dalam RAPBD 2027 untuk persiapan PON. Pemerintah menyalurkan dana tersebut melalui dua mekanisme, yakni belanja hibah dan belanja langsung pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kami sudah mengalokasikan Rp60 miliar pada tahun 2027,” ujarnya.
Anggaran ini menyokong KONI NTB serta instansi teknis seperti Dinas PUPRPKP NTB yang bertugas merenovasi arena pertandingan.
Ia menegaskan, ini mengingat kebutuhan dana PON 2028 tergolong besar, Pemprov NTB mencairkan anggaran secara bertahap sepanjang tahun 2027 dan 2028. Pemprov juga bersinergi dengan pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten/kota.
Pencairan Dana Persiapan Tahun 2026
Pada APBD Perubahan 2026, Pemprov NTB mematok anggaran awal senilai Rp7 miliar. Saat ini, BKAD NTB masih menanti pengajuan proses pencairan dana dari pihak KONI NTB.
Nursalim menegaskan pihaknya siap langsung mencairkan dana tersebut jika KONI telah menuntaskan seluruh kelengkapan administrasi.
“Saya memohon KONI segera mengajukan pencairan dana untuk persiapan PON ini, karena masa APBD Perubahan tinggal beberapa hari. Kami juga sudah menyampaikan hal ini dalam rapat bersama Pak Gubernur kemarin,” pungkasnya. (*)
