Data Pekerja Rentan ‘Nyasar’, Disnakertrans NTB Desak HRD Perusahaan Gerak Cepat Mutakhirkan Data BSU
Mataram (NTBSatu) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB menekankan seluruh bagian Human Resources Department (HRD) perusahaan agar lebih gesit dan proaktif memutakhiran (updating) data karyawan.
Langkah ini mendesak perusahaan lakukan guna menghindari salah sasaran penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) akibat dinamika keluar-masuknya tenaga kerja.
Kepala Disnakertrans NTB, Aidy Furqon mengungkapkan, meski kementerian dan BPJS memegang proses verifikasi akhir.
Ia menambahkan, pihaknya kerap menjadi tempat berbagai aduan pekerja baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Kata dia, persoalan administratif internal kerap menjadi akar dari banyaknya aduan tersebut.
“Mungkin dulu ada pekerja yang sudah resign, tapi perusahaan tidak langsung memperbarui datanya sehingga berpotensi salah sasaran. Begitu pula dengan pekerja baru yang harus perusahaan verifikasi ketat sesuai masa kerja minimal,” ujarnya, Jumat, 13 November 2026.
Menanti Permenaker Baru
Kata Aidy, penyaluran BSU tahun ini masih dalam bayang-bayang masa transisi regulasi. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terbaru dari pusat.
Saat ini, pemerintah pusat masih menggunakan instrumen aturan lama yang belum mereka cabut dengan besaran dana yang masih serupa dengan tahun sebelumnya.
Kendati demikian, pemerintah mengestimasi program ini mulai menghitung sejak Oktober dan mengharapkan tuntas menjelang akhir tahun.
Sanksi Administratif
Aidy menekankan, menghadapi potensi kesalahan data, keterlibatan aktif HRD bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kewajiban mutlak.
Aidy menyatakan bahwa pihaknya bahkan sudah dua kali mengumpulkan para operator perusahaan secara bertahap guna membangun harmonisasi kemitraan antara hak pekerja dan kewajiban pengusaha.
“Kami sudah menemui perusahaan untuk membangun harmonisasi. Kami terus mengingatkan agar perusahaan bisa segera mengakses dan memanfaatkan link pembaruan data ini sebaik mungkin demi kepentingan pekerja,”jelasnya.
Sebagai informasi, BSU 2026 pemerintah pusat rencananya mencairkan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember.
Dengan demikian, setiap pekerja yang memenuhi persyaratan akan menerima bantuan sebesar Rp900 ribu secara sekaligus.(*)
