Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa menerapkan dua skema utama untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Desa Berdaya.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB mengawal program ini sebagai instrumen pengentasan kemiskinan ekstrem daerah.
Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, mengevaluasi langsung efektivitas penerapan skema tersebut di Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa.
“Ketika mengajukan program, para kepala desa harus optimistis bahwa program tersebut dapat tuntas dilaksanakan. Desa Berdaya ini dirancang agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan intervensi secara kolaboratif, baik di sektor pertanian, peternakan, pariwisata, hingga kesehatan, sehingga dampaknya terukur,” ujarnya pada Rabu, 21 Oktober 2026.
Mewakili Bupati Sumbawa, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori, melaporkan situasi daerah senantiasa aman. Pemerintah daerah mengandalkan skema Desa Berdaya Tematik guna memaksimalkan potensi lokal desa.
Selain itu, pemda menggunakan skema Desa Berdaya Transformatif untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem secara terukur.
Apresiasi Wilayah dan Capaian Sosial
Bappeda NTB mencatat sebanyak 257 desa dan kelurahan menjadi sasaran program. Saat ini, hampir 130 desa masih menyelesaikan proses administrasi pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus.
Pemprov NTB memberikan apresiasi tinggi kepada aparatur Kecamatan Alas. Seluruh desa di wilayah tersebut sukses menuntaskan prosedur pencairan anggaran.
Pemda terus mendorong wilayah Sumbawa bagian barat, seperti Alas Barat dan Buer, agar mempercepat pengajuan program. Langkah cepat ini memastikan masyarakat perdesaan segera menerima manfaat ekonomi nyata.
Di sisi lain, Dinas P2KBP3A Sumbawa mencatat penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dari 85 kasus menjadi 61 kasus. Dinas ini juga memediasi 53 pasangan untuk menekan angka pernikahan anak.
Kolaborasi Lintas Sektor dan Lapangan
Evaluasi Bappeda NTB menekankan pentingnya kolaborasi antar-OPD untuk mendukung efektivitas program. Sektor pertanian dan peternakan mencatat realisasi fisik paling cepat di lapangan.
DPMD Dukcapil NTB akan mempublikasikan kisah sukses ini sebagai contoh percontohan bagi desa lain. Wagub juga menginstruksikan para kepala sekolah tingkat SMP dan SMA/SMK memperkuat sinergi pendidikan.
Upaya ini bertujuan menekan angka anak putus sekolah sebagai indikator pengentasan kemiskinan. Para kepala desa wajib memastikan bantuan menyasar kelompok rentan.
Rangkaian kunjungan kerja ditutup dengan peninjauan penangkaran sapi di Dusun Telaga Bakti. Peninjauan ini memastikan alokasi dana BKK dikelola secara produktif oleh kelompok masyarakat penerima manfaat. (*)
