Sumbawa Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat menunggu rekomendasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) guna menuntaskan proses tukar guling aset Muhammadiyah untuk perluasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taliwang. Langkah ini, menjadi syarat mutlak pembebasan tanah wakaf di kawasan Simpang Berang.
Pemerintah daerah mengombinasikan undang-undang pengadaan tanah bersama regulasi tata kelola benda wakaf. Bahkan, tim teknis memastikan seluruh alur pembebasan berjalan transparan dan tertib hukum.
Kabid Tata Ruang Dinas PUPR KSB, M. Nafan, membeberkan mekanisme teknis pengadaan tanah pengganti bagi organisasi keagamaan tersebut. Pihaknya mengawal tahapan legalitas pertanahan dari tingkat daerah hingga pusat.
“Pemerintah daerah bersurat ke Badan Wakaf Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat untuk mengurus persetujuan tukar guling aset wakaf ini,” ujarnya, Rabu, 11 November 2026.
Namun demikian, prosedur pembebasan tanah wakaf seluas kurang dari lima hektar ini membutuhkan tahapan verifikasi secara bertahap. Oleh karena itu, pemerintah daerah merampungkan sosialisasi awal bersama para pemilik tanah calon lokasi pengganti.
Pihak pengelola aset atau Nazir Muhammadiyah menyepakati satu lokasi pengganti utama dari empat pilihan hasil studi kelayakan. Meski begitu, tim independen tetap menguji kelayakan teknis seluruh usulan lokasi tersebut.
“Nazir Muhammadiyah menunjuk satu titik lokasi pengganti di sekitar kawasan Jalur Dua Taliwang,” jelasnya.
Penilaian Appraisal dan Penetapan Fungsi RTH
Selain itu, Badan Pertanahan Nasional bersiap melakukan pengukuran luas fisik calon lahan pengganti di jalur dua arah tersebut. Hal ini mengingat, tim penilai independen atau appraisal membutuhkan data pasti sebelum menghitung nilai keekonomian tanah.
Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah membawa hasil penilaian appraisal menuju Badan Wakaf Indonesia guna mengantongi surat rekomendasi resmi.
Selanjutnya, proses administrasi tanah ini mengikuti skema pengadaan tanah untuk kepentingan publik. “Tim independen akan menilai harga tanah pengganti sebelum kita menyerahkan berkas ke BWI,” ungkapnya.
Sementara itu, pemerintah daerah mengubah peruntukan area lama milik Muhammadiyah menjadi kawasan taman terbuka publik. Tujuannya, penataan RTH ini mempercantik estetika kota sekaligus memperluas area hijau perkotaan Taliwang.
Pemerintah daerah merancang kawasan taman ini agar masyarakat dapat memanfaatkan ruang publik secara optimal. Bahkan, penataan area hijau ini menambah daya tarik kawasan perkotaan Sumbawa Barat.
“Pemerintah daerah mengubah peruntukan kawasan Simpang Berang ini khusus untuk pengembangan ruang terbuka hijau publik,” terangnya.
Dengan demikian, penetapan fungsi RTH di Simpang Berang ini mempertegas komitmen pemda dalam menjalankan regulasi tata ruang daerah. Sebab, pemerintah daerah menargetkan penataan kawasan perkotaan Sumbawa Barat secara terpadu dan tertib hukum.
“Pemerintah daerah mengawal seluruh tahapan aturan agar pembebasan lahan wakaf berjalan lancar,” pungkasnya. (*)
