Femisida Pasangan Intim: Manifestasi Ketimpangan Kuasa dan Kepemilikan Laki-laki atas Perempuan

Oleh: Mardiana A. Rahman – Wakil Bendahara I DPD IMM NTB

Maraknya kekerasan terhadap perempuan khususnya yang berujung pada pembunuhan, menunjukkan bahwa rumah tangga dan hubungan intim belum sepenuhnya menjadi ruang aman bagi perempuan. Ironisnya, ancaman tersebut justru kerap datang dari orang terdekat, seperti suami, pasangan, maupun mantan pasangan. Dalam berbagai pemberitaan, pembunuhan terhadap perempuan dalam relasi intim sering dikaitkan dengan kecemburuan, perselingkuhan, konflik rumah tangga, gugatan perceraian, hingga persoalan ekonomi. Namun, menjadikan persoalan tersebut sebagai alasan pembunuhan beresiko mengaburkan persoalan yang lebih mendasar, yaitu kekerasan berbasis gender yang berakar pada ketimpangan relasi kuasa. Pembunuhan perempuan karena faktor gender dikenal sebagai femisida (femiside), bentuk kekerasan paling ekstrem yang mencerminkan struktur sosial patriarkal dan subordinasi perempuan. (Radford & Russell, 1992).

Salah satu bentuk femisida yang memerlukan perhatian serius adalah femisida pasangan intim (intimate partner femicide), yaitu pembunuhan perempuan oleh pasangan atau mantan pasangannya. Fenomena ini tidak dapat direduksi sebagai konflik personal, atau kegagalan mempertahankan hubungan. Di baliknya terdapat konstruksi sosial patriarkal yang menempatkan laki-laki seolah-olah memiliki otoritas atas kehidupan perempuan. Dalam relasi yang timpang, kepatuhan perempuan dianggap sebagai kewajiban, sedangkan kebebasannya untuk menentukan pilihan, menolak kehendak pasangan atau mengakhiri hubungan dipersepsikan sebagai ancaman terhadap dominasi laki-laki.

Persoalan ini dapat dipahami melalui konsep masculine possessiveness, yaitu sikap posesif maskulin yang menempatkan perempuan seolah-olah sebagai objek kepemilikan laki-laki. Perempuan tidak lagi dipandang sebagai individu yang memiliki otonomi atas tubuh dan kehidupannya, melainkan sebagai pihak yang harus berada dalam kendali pasangan. Konstruksi ini bekelindan dengan budaya patriarki yang menormalisasi dominasi laki-laki dalam rumah tangga. Akibatnya, pengawasan dianggap sebagai perhatian, pembatasan kebebasan dipersepsikan sebagai bentuk perlindungan, dan kecemburuan berlebihan justru dinormaliasasi sebagai bentuk cinta. Hubungan antara kecemburuan, konstruksi gender, dan perilaku mengontrol ini juga tercermin dalam penelitian Buller et al. (2023), yang menunjukkan bahwa kecemburuan dalam relasi intim dapat berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan.

Mekanisme penguasaan tersebut selanjutnya dapat dipahami melalui konsep coercive control atau kontrol koersif yang dikembangkan Evan Stark (2007). Kekerasan tidak selalu dimulai dari serangan fisik, tetapi dapat berkembang melalui pengawasan, intimidasi, ancaman, isolasi sosial, manipulasi psikologis, hingga kontrol ekonomi. Pola tersebut secara bertahap merampas kebebasan dan kemandirian perempuan. Karena itu kekerasan dalam hubungan intim tidak semestinya hanya diukur berdasarkan luka fisik, tetapi juga harus dilihat dari pola penguasaan yang menghilangkan otonomi korban. Perilaku mengontrol yang terus dinormalisasi, dapat berkembang menjadi ancaman serius terhadap keselamatan perempuan.

Perspektif Jane Monckton-Smith (2020) mengenai delapan tahapan perkembangan menuju pembunuhan pasangan intim juga memberikan kerangka penting untuk memahami persoalan ini. Penelitiannya menunjukkan bahwa femisida dalam sejumlah kasus bukan semata-mata tindakan spontan akibat ledakan emosi, melainkan dapat didahului pola perilaku bertahap, mulai dari kontrol, kecemburuan, penguntitan, ancaman, hingga eskalasi kekerasan. Situasi yang patut diwaspadai adalah ketika pelaku menghadapi kemungkinan kehilangan kendali atas pasangan terutama dalam proses perpisahan. Meskipun tidak semua kasus mengikuti tahapan yang sama, kerangka ini menegaskan pentingnya mengenali tanda-tanda kekerasan sebelum mencapai titik paling ekstrem.

Salah satu narasi yang kerap digunakan untuk membungkus dominasi tersebut adalah jealous love, yaitu konstruksi cinta yang berlandaskan kecemburuan dan rasa memiliki berlebihan. Kecemburuan dalam pola ini bukan sekedar persoalan emosional, melainkan dapat menjadi instrumen kontrol terhadap perempuan. Penelitian Buller et al. (2023) serta Pichon et al. (2025) menunjukkan bagaimana kecemburuan dapat berkelindan dengan norma gender patriarkal dan dimanfaatkan sebagai mekanisme kontrol terhadap perempuan. Keputusan untuk berpisah, menolak kehendak pasangan, atau menentukan pilihan hidup secara mandiri kemudian dipersepsikan sebagai pengkhianatan maupun pembangkangan. Tidak ada ikatan perkawinan maupun hubungan romantis yang memberikan legitimasi kepada laki-laki untuk menguasai tubuh, pilihan, dan kehidupan pasangannya. Kecembruan bukan bukti cinta, terlebih ketika digunakan untuk membenarkan intimidasi, ancaman, dan kekerasan.

Ekstrimitas femisida juga terlihat dari tindakan pelaku setelah korban kehilangan nyawa. Dalam sejumlah kasus, kekerasan berlanjut melalui upaya menyembunyikan jasad, menghancurkan tubuh korban, dan menghilangkan jejak kejahatan. Tindakan tersebut bukan sekadar upaya menutupi tindak pidana, tetapi juga menunjukkan bentuk dehumanisasi,   ketika tubuh perempuan diperlakukan sebagai objek yang dapat dikuasai, dimanipulasi, bahkan dihancurkan. Dengan demikian, femisida bukan sekadar perampasan hak hidup, melainkan juga bentuk kekerasan yang merendahkan martabat dan kemanusiaan perempuan.

Persoalan semakin kompleks ketika masyarakat memperlakukan kekerasan dalam hubungan intim sebagai urusan privat. Pandangan tersebut justru menciptakan ruang bagi pelaku untuk terus melakukan kekerasan tanpa intervensi, sementara ancaman, penguntitan, intimidasi, dan kekerasan berulang kerap diabaikan hingga korban mengalami luka berat atau kehilangan nyawa. Padahal, perilaku tersebut merupakan tanda peringatan yang membutuhkan respons serius. Negara dan masyarakat tidak seharusnya menunggu pembunuhan terjadi untuk mengakui bahwa suatu hubungan telah menjadi ruang yang membahayakan keselamatan perempuan.

Oleh karena itu, pencegahan femisida harus dimulai sebelum kekerasan mencapai titik paling ekstrem. Negara perlu memperkuat deteksi dini terhadap pola kekerasan pasangan intim, menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, serta menjamin perlindungan dan pendampingan hukum, psikologis, maupun sosial bagi perempuan yang berupaya keluar dari hubungan abusif. Aparat penegak hukum harus mampu mengenali pola kekerasan berulang dan tidak mereduksi laporan korban menjadi sekadar perselisihan rumah tangga. Masyarakat perlu menghentikan normalisasi perilaku posesif dan praktik menyalahkan korban, sedangkan media massa harus menghindari narasi yang menjadikan kecemburuan sebagai alasan yang seolah-olah dapat memaklumi pembunuhan. Pemberitaan semestinya mengungkap konteks kekerasan berbasis gender dan ketimpangan relasi kuasa yang melatarbelakanginya.

Pada akhirnya, femisida pasangan intim merupakan manifestasi ekstrem dari ketimpangan kuasa yang menempatkan perempuan dalam posisi rentan terhadap dominasi laki-laki. Menghentikan femisida tidak cukup dilakukan melalui penghukuman terhadap pelaku setelah pembunuhan terjadi, tetapi harus disertai upaya membongkar budaya patriarki yang menormalisasi kepemilikan dan kontrol laki-laki atas perempuan. Selama perempuan masih dipandang sebagai milik seseorang, kekerasan akan terus menemukan pembenarannya melalui narasi cinta, kecemburuan, dan kehormatan rumah tangga. Perempuan bukan milik siapa pun. Pernikahan bukan legitimasi untuk menguasai, kecemburuan bukan bukti cinta, dan tidak ada alasan yang membenarkan perampasan hak hidup perempuan. (*)