Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menyatakan kebutuhan anggaran total untuk membangun kembali Desa Adat Sade. Pemprov membutuhkan setidaknya Rp36 miliar untuk rekonstruksi. Namun, hingga kini Satgas baru mengumpulkan dana sekitar Rp1,9 miliar.
Ketua Satuan Tugas (Satgas) Rekonstruksi Desa Adat Sade, Lalu Moh. Faozal, menjelaskan bahwa nilai Rp1,9 miliar tersebut belum mencakup donasi yang mengalir langsung ke warga dari sebagian besar perusahaan dan figur publik. Salah satunya, Raffi Ahmad menyalurkan bantuan secara langsung kepada warga tanpa melalui Satgas.
“Kebutuhan belanja dari seluruh aktivitas rekonstruksi itu mencapai Rp36 miliar. Nah, sekarang kami melakukan koreksi ulang karena sebagian masyarakat menggunakan pola gotong royong,” ujar Faozal, Jumat, 16 Oktober 2026.
Faozal menambahkan, karena beberapa warga telah membangun Rumah Sade secara gotong royong, Pemprov perlu menghitung ulang nominal kebutuhan rekonstruksi tersebut.
“Kami sedang menyusun kembali rincian donasi yang masuk, baik yang mengalir langsung ke masyarakat maupun yang masuk melalui dana pembangunan pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan, Pemprov melakukan penghitungan kembali ini untuk mencegah tumpang tindih antara belanja pemerintah yang akan disalurkan dengan pembangunan yang sudah tuntas di Desa Sade.
Alasan Warga Mengebut Pembangunan Rumah
Faozal memastikan bahwa masyarakat Sade tidak menolak master plan buatan Pemprov NTB, meski beberapa warga telah memprakarsai pembangunan hunian mereka.
Ia menjelaskan bahwa atap ilalang yang warga gunakan untuk membangun rumah tidak memiliki masa simpan yang panjang. Ketika musim hujan tiba, warga kesulitan mencari ilalang.
Selain itu, ia membeberkan bahan ilalang juga tidak tahan terhadap air sebelum terpasang. Karena alasan itulah, warga Desa Sade mengebut proses pembangunan.
“Begitu masuk musim hujan, pertama, ilalang susah dicari. Kedua, ilalang tidak resistant terhadap air. Maka ilalang tersebut harus segera terpasang menjadi atap,” tambahnya.
Pemprov Alihkan Fokus ke Empat Item Keamanan
Karena masyarakat telah mulai membangun kembali Desa Sade, Asisten II Setda NTB itu mengaku bahwa Pemprov kini menghentikan penyesuaian master plan.
Sebagai gantinya, Pemprov memfokuskan perhatian pada keamanan Desa Sade dengan menambahkan empat item fasilitas penting, yaitu listrik, sanitasi dan drainase, APAR, serta toilet.
“Kami akan mendesain sistem elektrikal yang lebih aman (safety). Kedua, kami menata sanitasi dan drainase. Ketiga, kami menyiagakan APAR untuk mengantisipasi kebakaran. Terakhir, kami menata toilet umum dan toilet rumah tangga,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Lalu Winakse, menyampaikan bahwa Pemprov NTB sebenarnya telah menyelesaikan master plan.
Namun, masyarakat tidak mengikuti master plan tersebut saat rekonstruksi karena dorongan kuat warga Sade untuk segera kembali mendiami desa adat mereka. Di samping itu, pemerintah belum menyalurkan anggaran rekonstruksi kepada masyarakat.
“Akhirnya, masyarakat melakukan pembangunan dengan mengandalkan swadaya dan bantuan personal dari para donatur,” katanya.
Ia menjelaskan saat ini, warga telah berhasil membangun sekitar 49 dari total 69 rumah di Desa Adat Sade. Adapun total keseluruhan bangunan di desa tersebut, termasuk masjid, gazebo, dan sarana lainnya, mencapai sekitar 75 bangunan. (*)
