Bima (NTBsatu) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, turun langsung meninjau kondisi jalan dan drainase di Desa Teta, Kecamatan Lambitu, setelah sebelumnya warga melakukan perbaikan jalan secara swadaya hingga menggelar aksi unjuk rasa.
Peninjauan tersebut sebagai bentuk respons pemerintah terhadap kondisi infrastruktur jalan yang selama ini mendapat keluhan masyarakat Desa Teta dan sejumlah wilayah di Kecamatan Lambitu.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima, Taufik, bersama jajaran turun ke lokasi untuk melihat secara langsung kondisi jalan sekaligus melakukan penanganan awal terhadap sejumlah titik yang dinilai membutuhkan tindakan darurat.
Dalam kunjungan tersebut, petugas PUPR terlihat melakukan pembersihan bahu jalan. Selain itu, dilakukan pula pengecekan terhadap saluran drainase yang berada di sepanjang ruas jalan.
Pembersihan bahu jalan dan pembenahan drainase bertujuan agar aliran air dapat berjalan lebih baik. Terutama untuk mengantisipasi masuknya musim hujan yang berpotensi memperparah kondisi jalan.
Kepala Desa Teta, Muamar Ziaudin, membenarkan adanya kunjungan tim PUPR Kabupaten Bima tersebut.
Menurutnya, kedatangan PUPR menjadi langkah awal untuk menangani kondisi jalan dan drainase yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
“Iya benar ada Kadis PUPR datang ke Desa Teta,” kata Muamar Ziaudin kepada NTBSatu, Jumat 02 Oktober 2026.
Muamar Ziaudin menambahkan, dalam peninjauan tersebut terdapat sejumlah petugas yang melakukan pengukuran di beberapa titik jalan. Mereka juga memberikan tanda atau patokan sebagai bagian dari proses pengecekan lapangan.
Selain melakukan pengukuran, pihak PUPR juga mulai membersihkan bahu jalan serta melihat kondisi saluran air yang berada di sekitar ruas jalan.
Muamar mengatakan, penanganan darurat terhadap drainase di Desa Teta direncanakan mulai dilakukan dalam waktu dekat.
“Rencana akan segera dikerjakan yang dianggap darurat,” ucapnya menegaskan.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi dampak air hujan yang selama ini menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi jalan.
Aksi Warga
Sebelumnya, kondisi jalan di Desa Teta menjadi sorotan setelah warga secara swadaya melakukan pengaspalan pada sejumlah bagian jalan yang mengalami kerusakan.
Aksi warga tersebut kemudian viral di berbagai platform media sosial. Warga menunjukkan kondisi jalan yang dinilai sudah cukup memprihatinkan dan mengganggu aktivitas sehari-hari.
Tidak berhenti di aksi swadaya, warga yang mengatasnamakan Aliansi Persatuan Pemuda dan Masyarakat Lambitu kemudian mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Bima. Mereka selanjutnya menyampaikan aspirasi.
Dalam aksi tersebut, massa meminta pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Bima mengambil tindakan nyata terhadap persoalan infrastruktur jalan di wilayah Lambitu.
Warga menilai kondisi jalan yang rusak tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat. Tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, khususnya ketika hujan turun.
Menanggapi persoalan tersebut, Pemkab Bima melalui PUPR menyampaikan, penanganan jalan secara permanen di wilayah Lambitu masuk dalam program anggaran tahun 2027.
“Nanti dianggarkan pada tahun 2027 untuk perbaikan jalan yang permanen,” kata Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bima, Taufik.
Taufik meminta masyarakat memahami bahwa pembangunan atau peningkatan jalan secara permanen harus melalui tahapan perencanaan, penganggaran serta mekanisme pemerintahan yang berlaku.
“Kalau pengerjaan jalan yang permanen akan dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tegas Taufik.
Sekedar informasi, penanganan darurat seperti pembersihan bahu jalan dan pembenahan saluran drainase menjadi langkah awal untuk mengurangi risiko kerusakan yang lebih parah.
Dengan adanya peninjauan langsung tersebut, masyarakat Desa Teta berharap persoalan jalan tidak berhenti pada pengecekan lapangan. Tetapi berlanjut dengan penanganan konkret sesuai kondisi di lapangan.
Terlebih, memasuki musim hujan, kondisi jalan yang rusak dan sejumlah bagian tanah yang bergeser dikhawatirkan semakin parah apabila tidak segera dilakukan penanganan. (*)
