Sumbawa Besar (NTBSatu) – Kabupaten Sumbawa menerima alokasi pupuk bersubsidi sektor perikanan terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 2026.
Pemerintah pusat mengalokasikan sebanyak 1.000 ton pupuk bersubsidi untuk mendukung peningkatan produksi tambak dan budidaya perikanan di daerah tersebut.
Informasi tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi dan Optimalisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Perikanan yang berlangsung di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Senin, 28 September 2026.
Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., membuka langsung kegiatan yang menghadirkan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kemenko Pangan, Pupuk Indonesia, serta ratusan pembudidaya ikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumbawa.
Bupati Jarot menyambut baik dukungan pemerintah pusat terhadap sektor perikanan budidaya di Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, kehadiran para pejabat kementerian menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor perikanan yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat pesisir.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa saya menyampaikan terima kasih. Kehadiran Bapak Direktur menjadi bukti nyata komitmen pemerintah pusat untuk pengembangan budidaya perikanan di Kabupaten Sumbawa,” ujarnya, Senin, 28 September 2026.
Jarot juga memaparkan potensi besar yang dimiliki Kabupaten Sumbawa, mulai dari kawasan Teluk Saleh, komoditas perikanan budidaya, hingga kekayaan sumber daya pesisir yang mendukung pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan.
Pupuk Jadi Kunci Produktivitas Tambak
Dalam kesempatan tersebut, Jarot menilai program pupuk bersubsidi menjadi angin segar bagi para pembudidaya ikan. Selama ini, pembudidaya kerap menghadapi keterbatasan akses pupuk karena harus bersaing dengan kebutuhan sektor pertanian.
Menurutnya, pupuk memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan plankton sebagai pakan alami bagi ikan dan udang di tambak. Karena itu, keberadaan pupuk bersubsidi akan membantu pembudidaya meningkatkan produktivitas usaha mereka.
“Alhamdulillah, Sumbawa mendapatkan kuota terbesar di Provinsi NTB. Pupuk bukan sekadar pelengkap, pupuk adalah kunci untuk menumbuhkan pakan alami berupa plankton. Kalau plankton ada, udang dan ikan di tambak tidak akan mati dan produktivitas akan naik,” katanya.
Selain itu, Jarot menjelaskan pemerintah kini menerapkan sistem digital dan elektronik dalam proses penebusan pupuk bersubsidi. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memastikan pupuk sampai kepada pembudidaya yang berhak menerima.
Karena itu, Jarot meminta Dinas Kelautan dan Perikanan bersama para penyuluh mempercepat pendataan pembudidaya ikan, terutama di wilayah pesisir yang belum masuk dalam basis data penerima pupuk bersubsidi.
“Jangan sampai kuota yang disiapkan tidak terserap karena data belum lengkap,” tegasnya.
Sumbawa Terima Alokasi 1.000 Ton
Sementara itu, Direktur Prasarana dan Sarana Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP RI, Egar Sadtopo, mengungkapkan Kabupaten Sumbawa menerima alokasi pupuk bersubsidi paling besar di NTB.
Menurut Egar, pemerintah pusat mengalokasikan 1.000 ton pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Sumbawa. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan kabupaten lain di NTB yang rata-rata menerima alokasi sekitar 480 ton.
“Untuk Sumbawa ini paling besar, 1.000 ton sendiri. Kalau kabupaten lain 480 ton. Jadi ada 1.000 ton atau 1 juta kilogram yang bisa Bapak-Ibu manfaatkan,” ujarnya.
Egar menilai alokasi tersebut membuka peluang besar bagi pembudidaya untuk meningkatkan produksi sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun, ia juga menyoroti jumlah pembudidaya yang telah masuk dalam data penerima masih relatif rendah.
Dari total alokasi 1.000 ton, saat ini baru 99 pembudidaya yang tercatat dalam sistem. Karena itu, Egar meminta para penyuluh mempercepat proses pendataan dan validasi agar lebih banyak pembudidaya dapat mengakses pupuk bersubsidi.
“Mudah-mudahan yang belum mendaftarkan, rekan-rekan penyuluh sanggup memacu pendataan dan validasi sampai siap,” katanya.
Lebih lanjut, Egar menargetkan seluruh alokasi pupuk bersubsidi tersebut dapat tersalurkan secara optimal pada Oktober 2026. Ia juga membuka peluang penambahan alokasi pada tahun mendatang apabila kebutuhan dan produksi perikanan budidaya terus meningkat.
Selain memberikan manfaat bagi peningkatan produksi, program tersebut juga membantu pembudidaya menekan biaya usaha. Salah satu bentuk dukungan itu terlihat pada pupuk Urea bersubsidi yang pemerintah tetapkan dengan harga Rp1.800 per kilogram.
Panitia kemudian melanjutkan kegiatan dengan sosialisasi teknis penyaluran pupuk bersubsidi dan pembagian doorprize kepada para peserta yang hadir. (*)
