Jakarta (NTBSatu) – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mewacanakan kemungkinan penerapan pungutan pajak terhadap kapal yang melintasi Selat Malaka. Gagasan tersebut mencuat di tengah perhatian publik terhadap posisi strategis Indonesia dalam jalur perdagangan dan energi global.
Isu ini sempat ramai menjadi perbincangan di media sosial setelah Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan menegaskan, pemerintahannya tidak akan bernegosiasi dengan Iran untuk memperoleh jalur aman di Selat Hormuz.
Melansir siaran langsung YouTube PT SMI, Purbaya menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi strategis dan patut diperhitungkan dalam percaturan global, terutama karena berada di jalur utama perdagangan dunia.
“Indonesia ini bukan negara pinggiran. Kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia,” ujar Purbaya dalam Simposium PT SMI di Jakarta Pusat, Rabu, 22 April 2026.
Meski demikian, ia menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum menerapkan pungutan terhadap kapal industri yang melintasi Selat Malaka. Kebijakan tersebut sejalan dengan praktik negara-negara lain di kawasan, yang juga tidak mengenakan biaya serupa pada jalur perairan internasional tersebut.
Purbaya menjelaskan, contoh dari Selat Hormuz menunjukkan kemungkinan penerapan tarif oleh otoritas negara tertentu terhadap jalur pelayaran internasional. Ia menilai, secara teoritis Indonesia bersama Malaysia dan Singapura dapat mempertimbangkan skema serupa di Selat Malaka.
“Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan. Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang,” katanya.
Namun demikian, ia mengakui penerapan kebijakan tersebut tidak sederhana dan memerlukan pertimbangan matang. Termasuk, aspek hukum internasional dan kerja sama antarnegara.
Lebih lanjut, Purbaya menekankan, pemerintah tidak ingin bersikap defensif dalam mengelola potensi ekonomi nasional. Dengan sumber daya yang ada, Indonesia didorong untuk lebih proaktif dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, tanpa mengabaikan stabilitas fiskal.
“Dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif. Kita harus main ofensif, tetapi tetap terukur dengan menjaga kredibilitas fiskal,” ujarnya. (*)
