Sumbawa Besar (NTBSatu) — Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Nanang Nasiruddin, menyoroti empat persoalan krusial yang dinilai mendesak untuk segera ditangani. Mulai dari jeritan petani hingga kelangkaan LPG 3 kilogram.
Sorotan itu disampaikannya di tengah meningkatnya keluhan masyarakat atas sejumlah persoalan yang dinilai belum tertangani secara optimal.
“Jadi kita harus beri ruang sinkronisasi antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah,” ujar Ketua DPRD Sumbawa Nanang, Senin 20 April 2026.
Ia mengungkapkan, sedikitnya ada empat isu utama yang saat ini menjadi perhatian serius DPRD dan perlu segera ditangani bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.
Persoalan pertama adalah kondisi petani di tengah panen raya. Tingginya curah hujan serta minimnya fasilitas pengering dinilai berdampak pada kualitas hasil panen dan harga jual komoditas.
“Petani kita menghadapi tekanan serius akibat tingginya kadar air pada jagung dan padi,” katanya.
Ia menyebut kami dari DPRD telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mendorong bantuan mesin pengering dan alat mesin pertanian lainnya.
“Kami sudah berkoordinasi agar bantuan alsintan, khususnya mesin pengering, segera direalisasikan,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya akurasi data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) agar bantuan tepat sasaran.
“Data CPCL harus valid supaya bantuan benar-benar diterima oleh petani yang membutuhkan,” tegasnya.
Isu kedua yang disoroti adalah kelangkaan LPG 3 kilogram yang membebani masyarakat.
“Kelangkaan LPG ini sudah sangat dirasakan masyarakat dan harus segera diatasi,” ujarnya.
Ia menyebut DPRD tengah mengupayakan penambahan kuota, namun menekankan pentingnya pengawasan distribusi.
“Penambahan kuota harus dibarengi pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan,” katanya.
Ketiga, terkait pelaksanaan Pilkades serentak di 21 desa pada 2026. Ia mengingatkan pentingnya netralitas aparatur. “ASN dan aparat desa harus netral, jangan menjadi pemain di balik layar,” tegasnya.
Ia menekankan Pilkades harus berlangsung jujur dan adil demi melahirkan pemimpin desa yang berkualitas. “Pilkades harus bersih dari praktik transaksional,” tambahnya.
Keempat, ia menyoroti komitmen terhadap program “Sumbawa Hijau Lestari”, termasuk kebijakan pelarangan penanaman jagung di kawasan hutan.
“Kebijakan ini bukan untuk mempersulit petani, tetapi untuk menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap pengembangan agroforestri sebagai solusi jangka panjang.
“Agroforestri menjadi jalan tengah antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan,” jelasnya.
Ia juga, mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengedepankan semangat kebersamaan dan menghilangkan ego sektoral.
“Rakyat Sumbawa tidak butuh tumpukan laporan, mereka butuh bukti bahwa kita benar-benar bekerja,” pungkasnya. (Marwah)
