Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, tengah menyiapkan langkah besar membuat peta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) nasional berubah.
Saat ini, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mendorong pembentukan dua holding BUMD sekaligus. Sebuah model yang disebut out of the box dan belum pernah dijalankan provinsi lain di Indonesia.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda NTB, Izzudin Mahili menyampaikan, dua holding itu terdiri atas holding keuangan dan non-keuangan bernama NTB Capital.
“Adapun holding keuangan akan menggabungkan Bank NTB Syariah, BPR NTB, dan Jamkrida NTB Syariah, serta holding non-keuangan salah satu entitasnya adalah PT GNE,” kata Izzudin, Kamis, 16 April 2026.
Ia mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari misi besar Gubernur NTB untuk merevitalisasi dan merestrukturisasi BUMD agar lebih sehat, terintegrasi, dan punya daya saing.
“Ini bukan sekadar bikin struktur baru. Ini langkah besar untuk menata BUMD NTB supaya lebih kuat, fokus, dan benar-benar berdampak bagi daerah,” ujarnya.
Terhadap rencana itu, lanjutnya, NTB sudah mulai bergerak. Untuk holding keuangan, Pemprov sedang menyiapkan konversi BPR menjadi syariah. Tujuannya, agar seluruh ekosistem keuangan berada dalam satu tarikan yang sama dengan Bank NTB Syariah.
“Sementara untuk holding non-keuangan, pemerintah daerah juga tengah mendorong penyehatan PT GNE agar siap masuk ke dalam NTB Capital yang ditargetkan dibentuk tahun ini,” jelasnya.
Bisa Jadi Contoh bagi Provinsi Lain
Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM NTB ini menyebutkan, rencana ini sudah didiskusikan dengan Direktur BUMD dan BLUD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, pada Selasa, 14 April 2026 kemarin di Jakarta.
Dalam hal ini, Kemendagri disebut memberi dukungan penuh. Bahkan, sangat antusias karena model dua holding yang disiapkan NTB dinilai sebagai terobosan baru dan bisa menjadi praktik baik nasional.
“Pak Direktur sangat mendukung. Beliau melihat ini sebagai langkah maju yang sangat baik, bahkan bisa jadi contoh bagi provinsi lain,” ujar Izzuddin.
Namun, katanya, ada satu pesan yang bikin suasana makin kompetitif. Setelah mendengar gagasan NTB, Provinsi Jawa Barat (Jabar) disebut akan segera menyusul.
“Pesannya jelas, NTB jangan sampai didahului Jabar,” katanya.
Ia menyebut, penyampaian Direktur BUMD dan BLUD bak alarm. Sebab dalam dunia birokrasi dan bisnis daerah, yang dikenang bukan yang pertama menggagas, tetapi yang pertama mengeksekusi. NTB kini sedang berada di titik penting: punya ide besar, didukung pusat, tetapi juga dituntut bergerak cepat.
“Jika dua holding ini benar-benar terbentuk lebih dulu, NTB bukan cuma bikin gebrakan. NTB bisa tercatat sebagai provinsi pelopor model holding BUMD di Indonesia,” tutupnya. (*)
