Pejabat Daerah Tembus Tiga Besar Eselon II Pemprov, DPRD NTB Sebut Meritokrasi Mulai Terbukti
Mataram (NTBSatu) – Hasil seleksi terbuka pejabat eselon II Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, mulai menunjukkan arah baru. Sejumlah pejabat dari kabupaten/kota lolos menjadi tiga besar dalam tahapan seleksi. Hal ini memicu respons positif dari DPRD NTB yang menilai proses tersebut sebagai cerminan mulai berjalannya sistem meritokrasi.
Anggota Komisi I DPRD NTB, Ali Usman Ahim menyebut, fenomena ini sebagai sinyal komitmen Pemprov dalam membuka ruang bagi ASN dari daerah mulai terwujud.
“Di mana kita melihat banyak kawan-kawan kita dari kabupaten kota yang dinyatakan memenuhi persyaratan, sesuai dengan prinsip merit yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur pada banyak kesempatan,” ujarnya kepada NTBSatu, Kamis, 9 April 2026.
Menurutnya, keterlibatan ASN dari kabupaten/kota dalam seleksi ini bukan sekadar formalitas. Melainkan, bagian dari upaya memperkuat kontribusi daerah dalam pembangunan NTB secara menyeluruh.
“Ini artinya, ikhtiar dari Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur dalam memaksimalkan potensi sumber daya di kabupaten/kota untuk diminta kontribusinya membangun Nusa Tenggara Barat itu, sudah sesuai dengan gagasan awal,” lanjut legislator dari Partai Gerindra tersebut.
Ali menegaskan, konsep NTB adalah milik bersama menjadi landasan penting dalam membuka kesempatan yang lebih luas bagi ASN dari berbagai daerah.
“Di mana NTB adalah provinsi milik bersama. Sehingga, kesempatan ini tentunya menjadi hal yang baik bagi kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi dengan provinsi,” katanya.
Meritokrasi Harus Jadi Prinsip Utama
Senada dengan itu, Ketua Komisi I DPRD NTB, Moh. Akri menilai, seleksi terbuka memang seharusnya berorientasi pada kualitas, bukan asal daerah.
“Kalau eselon II dan III, kalau bagi kami di Komisi I, asal berkompeten. Dan seleksi itu kan dalam rangka mencari orang yang punya potensi,” tegasnya kepada NTBSatu, Kamis, 9 April 2026.
Ia menekankan, meritokrasi harus menjadi prinsip utama dalam pengisian jabatan tanpa memandang latar belakang wilayah.
“Saya kira meritokrasi itu tidak memandang bulu. Itu berdasarkan kredibilitas, akuntabilitas, dan integritas,” ujar politis PPP tersebut.
Menurut Akri, lolosnya pejabat dari daerah seperti Lombok Barat, Lombok Tengah, maupun daerah lain merupakan hal yang wajar selama mereka memiliki kapasitas.
“Kalaupun sudah diproses, kemudian ada pejabat dan pegawai eselon II dan III dari Lobar, Loteng, menurut saya nggak masalah. Itu kan juga orang-orang kita, asal mau mengabdi untuk NTB,” tambahnya.
Sebagai informasi, seleksi pejabat eselon II Pemprov NTB sudah memasuki tahap wawancara dan keputusan akan dalam waktu dekat. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, kemungkinan pelantikan pejabat yang terpilih pada minggu ini. (Zani)
