Pemerintah Luncurkan Delapan Butir Transformasi Budaya Kerja dan Efisiensi Energi Nasional
Jakarta (NTBSatu) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengumumkan peluncuran program “8 Butir Transformasi Budaya Kerja dan Efisiensi Energi Nasional”. Kebijakan ini sebagai tindak lanjut arahan Prabowo Subianto dalam menghadapi dinamika global.
Airlangga menjelaskan, kebijakan ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih modern, efisien, dan produktif.
Pada butir pertama, pemerintah menegaskan, di tengah tekanan rantai pasok global, Indonesia tetap dinilai adaptif, resiliensi, dan tangguh. Pemerintah juga memastikan, kondisi ekonomi nasional tetap stabil dengan fundamental yang kuat. Termasuk, ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta stabilitas fiskal yang terjaga.
Butir kedua menitikberatkan pada transformasi budaya kerja melalui sejumlah langkah utama. Salah satunya adalah penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama satu hari kerja dalam seminggu, yakni setiap Jumat. Kebijakan ini akan tertuang melalui surat edaran dari Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri.
“Penerapan Work From Home (WFH) bagi ASN di instansi pusat dan daerah dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu. Yaitu, setiap hari Jumat,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual melalui siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 31 Maret 2026.
Selain ASN, pemerintah juga mendorong sektor swasta untuk menerapkan kebijakan serupa melalui pengaturan Kementerian Ketenagakerjaan. Hal ini dengan tetap mempertimbangkan karakteristik masing-masing industri, serta mendorong efisiensi energi di tempat kerja.
Namun demikian, sejumlah sektor tetap wajib bekerja dari kantor maupun lapangan. Di antaranya, layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis meliputi industri, energi, pangan, transportasi, logistik, hingga keuangan.
Sementara itu, sektor pendidikan dasar hingga menengah tetap menjalankan pembelajaran tatap muka lima hari dalam sepekan.
Kebijakan Berlaku per 1 April 2026
Pada butir ketiga, pemerintah mengimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup hemat energi, memprioritaskan penggunaan transportasi publik. Serta, tetap produktif dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.
“Imbauan umum bagi masyarakat terkait efisiensi energi, agar menjalankan kebiasaan hemat energi baik di rumah maupun di tempat kerja,” kata Airlangga.
Butir keempat menetapkan, kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2026 dan akan pemerintah evaluasi setelah dua bulan pelaksanaan. Pengaturan teknis lebih lanjut akan tertuang melalui surat edaran kementerian terkait.
Pada butir kelima, pemerintah memperkirakan adanya potensi penghematan dari kebijakan WFH. Adapun estimasi penghematan langsung terhadap APBN sebesar Rp6,2 triliun dari kompensasi BBM, serta potensi penghematan belanja BBM masyarakat hingga Rp59 triliun.
Butir keenam menegaskan, langkah refocusing dan prioritas belanja kementerian/lembaga dengan mengalihkan anggaran dari kegiatan non-prioritas ke program yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Potensi efisiensi anggaran ini diperkirakan mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.
Sementara itu, pada butir ketujuh, pemerintah akan menerapkan kebijakan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Hal tersebut sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi. Kebijakan ini diproyeksikan mampu mengurangi konsumsi BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun, serta menghemat subsidi biodiesel sekitar Rp48 triliun.
Selain itu, pemerintah juga mendorong optimalisasi program Makan Bergizi Gratis dengan potensi penghematan hingga Rp20 triliun. Serta, mengajak masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi aktif dalam transformasi tersebut.
Secara keseluruhan, delapan butir kebijakan ini menjadi bagian dari strategi transformasi struktural pemerintah untuk mendorong ekonomi Indonesia yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan di tengah ketidakpastian global. (*)
