Lombok Barat (NTBSatu) – Kawasan wisata Pantai Senggigi kembali menjadi sorotan setelah menjadi lokasi utama pelaksanaan Lebaran Topat Lombok Barat (Lobar) 2026. Di satu sisi, pemerintah daerah mendorong Senggigi sebagai motor penggerak ekonomi atau “lumbung padi” daerah. Namun di sisi lain, pelaku UMKM justru masih berjuang di tengah lesunya daya beli wisatawan.
Kepala Desa Senggigi, Mastur menegaskan, fokus pembangunan di Senggigi bukan tanpa alasan. Menurutnya, peningkatan sektor pariwisata di kawasan ini akan berdampak langsung pada pendapatan asli daerah (PAD) yang kemudian didistribusikan kembali ke desa-desa.
“Senggigi ini lumbung padinya Lombok Barat. Kalau pajak di sini meningkat, otomatis desa-desa lain juga akan merasakan melalui dana bagi hasil,” ujarnya pada Sabtu, 28 Maret 2026.
Ia menyebut, tren kunjungan wisatawan sebenarnya menunjukkan perbaikan. Tingkat hunian hotel yang sebelumnya hanya sekitar 30 persen, kini meningkat signifikan hingga menyentuh angka 80 persen pada periode tertentu di tahun ini.
Pemerintah kabupaten pun terus menggencarkan pembangunan infrastruktur. Mulai dari rencana jogging track, penataan akses pantai, hingga penguatan atraksi wisata.
Mastur berharap, dukungan serupa juga datang dari pemerintah provinsi agar Senggigi kembali menjadi destinasi unggulan. “Kami butuh dukungan lebih, baik dari segi pembangunan fisik maupun program pemberdayaan desa. Senggigi ini pioner pariwisata NTB,” katanya.
Fakta Pahit UMKM
Meski demikian, kondisi di lapangan menunjukkan cerita berbeda. Salah satu pelaku UMKM di kawasan pasar seni Senggigi, Abdul mengaku, penjualan terus menurun dalam setahun terakhir.
“Sekarang ini lebih ke bertahan saja. Kadang dua hari jualan, satu hari tidak. Tidak seperti dulu yang rutin,” ungkapnya, Sabtu, 28 Maret 2026.
Ia yang telah berjualan sejak akhir 1980-an menyebut perubahan signifikan terjadi setelah gempa Lombok, dan belum sepenuhnya pulih hingga kini.
Wisatawan mancanegara yang dulu menjadi tulang punggung penjualan juga semakin berkurang. “Wisatawan masih ada, tapi daya belinya menurun. Sekarang lebih banyak lokal, itu pun tidak terlalu belanja,” kisahnya.
Selain itu, kondisi kawasan yang belum sepenuhnya tertata turut menjadi kendala. Rencana renovasi pasar seni hingga kini masih berlangsung, membuat aktivitas jual beli belum maksimal. Dari puluhan pedagang, hanya sekitar 30 orang yang masih bertahan.
Abdul berharap, pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan perawatan fasilitas. “Kalau sudah dibangun, harus dijaga. Kebersihan dan keamanan itu penting. Jangan cuma bangun saja,” tegasnya.
Kontras antara optimisme pemerintah dan realita UMKM ini menjadi catatan penting. Senggigi memang memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah. Namun tanpa penguatan sektor riil di tingkat bawah, geliat pariwisata belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kecil. (Zani)
