Mitigasi Dinilai Masih Lemah, Ahli Sebut Tipologi Bencana NTB Kian Kompleks
Mataram (NTBSatu) – Kompleksitas bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai semakin meningkat. Faktor geografis, perubahan fungsi lahan, hingga cuaca ekstrem memperbesar risiko, sementara upaya mitigasi dinilai belum optimal.
Ahli Bencana NTB, Amran, SPd., SST., MPSSp., menilai, persoalan utama bukan semata pada frekuensi bencana. Melainkan, pada lemahnya pemahaman mitigasi di tingkat masyarakat.
“Dengan kenyataan di lapangan, mitigasi bencana kita masih kurang sekali,” ujar Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB kepada NTBSatu, Rabu, 25 Februari 2026
Amran mencontohkan hal sederhana, seperti penentuan titik kumpul yang sering kali tidak sesuai standar keselamatan. Menurutnya, masih terdapat titik kumpul di bawah pohon besar, dekat tiang listrik, atau di sekitar bangunan tinggi yang berisiko roboh saat gempa.
“Titik kumpul itu harus bebas dari ancaman lanjutan. Tidak boleh di bawah pohon besar, tidak dekat tiang listrik, dan harus di ruang terbuka yang aman,” tegasnya.
Banjir dan Longsor Jadi Ancaman Musiman
Memasuki musim hujan saat ini, Amran menyebut banjir, banjir bandang, dan longsor sebagai ancaman paling dominan di NTB. Intensitas hujan yang tinggi memicu ketidakstabilan tanah, terutama di wilayah perbukitan yang mengalami alih fungsi lahan.
Menurutnya, penggundulan hutan menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko banjir bandang di sejumlah wilayah seperti Gunungsari dan Batulayar. “Kelihatannya hijau di pinggir, tapi di tengah sudah gundul. Itu yang memicu banjir bandang,” katanya.
Ia juga menyoroti, kondisi Kota Bima yang secara geografis dikelilingi perbukitan dan berhadapan langsung dengan ancaman banjir rob dari laut. “Kota Bima itu seperti mangkuk. Dari gunung turun air, dari laut juga naik. Itu ancaman nyata,” ujarnya.
Kesadaran Masyarakat Jadi Kunci
Selain faktor alam, Amran menilai tantangan terbesar justru terletak pada kesadaran kolektif masyarakat. Lalu, alih fungsi lahan untuk pertanian, termasuk pembukaan ladang jagung di wilayah perbukitan yang mempercepat kerusakan lingkungan.
“Bukan hanya bencananya yang kita hadapi, tetapi manusianya. Edukasi itu yang paling penting,” katanya.
Ia menekankan, mitigasi bukan hanya soal infrastruktur atau pembangunan fisik, melainkan komunikasi dan penguatan kapasitas masyarakat.
Di NTB sendiri, sebenarnya sudah terbentuk Kampung Siaga Bencana di bawah Dinas Sosial dan Desa Siaga di bawah BPBD. Kelompok-kelompok ini telah mendapat pelatihan dasar kebencanaan.
Namun menurut Amran, keberlanjutan komunikasi dan pembinaan masih lemah. “Kelompok itu sudah dilatih. Tinggal bagaimana komunikasinya dijaga dan dihidupkan terus,” ujarnya.
Amran menambahkan, sistem peringatan dini dan lumbung logistik desa sebenarnya telah tersedia di sejumlah wilayah. Namun, pemanfaatannya belum maksimal.
Menurutnya, jika komunikasi antar kelompok masyarakat, pemerintah desa, dan instansi teknis berjalan baik, risiko korban jiwa dapat ditekan. “Mitigasi itu soal keterhubungan. Kalau komunikasi terbangun, risiko bisa kita minimalkan,” katanya.
Dengan kondisi geografis NTB yang berada di jalur patahan lempeng dan memiliki topografi perbukitan serta pesisir, Amran menilai pendekatan mitigasi harus lebih adaptif dan berbasis karakter wilayah.
“Bencana tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi persiapan bisa kita lakukan jauh-jauh hari,” tutupnya. (Andini)
