Kasus Oknum Pimpinan Ponpes di Loteng Diduga Setubuhi Santriwati Dilimpahkan ke Polda NTB

Mataram (NTBSatu) - Dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati oleh oknum pimpinan Pondok Pesantran (Ponpes) di Lombok Tengah (Loteng), dilimpahkan ke Polda NTB. Kasus ini merupakan pengembangan dari dugaan kekerasan psikis yang Polres Loteng tangani. Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, AKP Punguan Hutaean membenarkan pelimpahan kasus oknum pimpinan Ponpes di wilayah Kecamatan Praya Timur tersebut. "Rencananya seperti itu (dilimpahkan ke Polda NTB)," katanya kepada NTBSatu, Jumat, 30 Januari 2026. Saat ini, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Loteng masih melengkapi proses pelimpahan perkara. Menyusul, kasus ini berangkat dari laporan dugaan kekerasan psikis terhadap santriwati. "Masih melengkapi prosedur pelimpahannya," jelas Mantan Kasat Reskrim Polres Lombok Utara ini. Penanganan di Polres Lombok Tengah Sementara, Ketua Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Mataram (Unram), Joko Jumadi mengatakan, untuk kasus kekerasan psikis masih berlanjut di Polres Loteng. "Jadi, ada dua kasus. Kasus kekerasan seksual di Dit PPA dan PPO Polda NTB. Ini berdasarkan pengaduan kemarin (laporan kekerasan psikis)," jelasnya. Terungkapnya dugaan kekerasan seksual ini setelah tiga orang datang ke BKBH Unram. Mereka mengaku sebagai korban saat menjadi santriwati. Bahkan di antara mereka ada yang sampai disetubuhi oleh petinggi pondok pesantren tersebut. "Saat ini, mereka (tiga orang tersebut) sudah tidak jadi santri lagi," kata Joko. Joko menduga, korban perbuatan terduga pelaku tidak hanya itu saja. Pasalnya sejauh ini, korban yang datang ke BKBH Unram jumlahnya lebih dari lima orang. "Dengan adanya tiga laporan ini, masih ada korban lain. Yang mungkin menjadi korban saat dulu menjadi santri atau yang saat ini menjadi santri," sebut Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram ini. Ia mendorong, agar mereka yang merasa menjadi berani speak up. Bersuara, membuka bagaimana penyimpangan hingga modus yang terduga pelaku lakukan kepada para korban. BKBH Unram menggaransi keamanan korban apabila mereka datang bercerita dan berani melaporkan. "Karena memang beberapa korban ini tidak ditahu oleh pelaku. Kami juga tidak akan membocorkan siapa yang bersuara," ujarnya. Korban Datangi BKBH Unram Kasus ini bermula ketika lima orang datang ke BKBH Unram pada Selasa, 13 Januari 2026. Mereka pernah mendengar beberapa rekaman audio yang sudah beredar. Bunyinya berupa pengakuan salah satu ustazah yang dugaannya melakukan persetubuhan dengan pimpinan Ponpes tersebut. "Rekaman itu ada," ucap Joko. Namun, bukannya mengaku salah dan meminta maaf, terduga pelaku malah naik pitam. Ia diduga memaksa santriwatinya melakukan sumpah "nyatoq". Dalam tradisi Sasak, mereka yang melakukan sumpah "nyatoq" diyakini akan menerima konsekuensi magis atau kesialan jika berbohong. Menurut Joko, pemaksaan semacam ini merupakan tekanan psikis. Apalagi korban merupakan santriwati yang merupakan anak di bawah umur. Lebih-lebih di antara mereka ada yang pernah mengalami pelecehan. Kasus ini masuk ke meja Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Lombok Tengah pada Kamis, 15 Januari 2026. Prosesnya masih berjalan di tahap penyelidikan. Menindaklanjuti aduan masyarakat itu, penyelidik Polres Lombok Tengah memeriksa saksi-saksi. Termasuk Santriwati yang merupakan anak di bawah umur tersebut. "Beberapa sudah ada yang kami mintai keterangan," ungkap Punguan. (*)