Jakarta (NTBSatu) – Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, penolakan terhadap wacana Polri di bawah kementerian tertentu.
Menurutnya, posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden sudah ideal untuk menjalankan fungsi sebagai alat negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Penegasan tersebut Listyo sampaikan saat menyampaikan kesimpulan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Senin, 26 Januari 2026.
Dalam forum tersebut, Kapolri secara terbuka menyatakan sikap institusional Polri yang menolak keras apabila ada rencana pembentukan kementerian kepolisian atau penempatan Polri di bawah kementerian.
“Mohon maaf, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah kementerian khusus,” ujar Listyo.
Pernyataan itu langsung mendapat sambutan tepuk tangan oleh seluruh peserta rapat Komisi III DPR. Listyo menilai, gagasan menempatkan Polri di bawah kementerian sama artinya dengan melemahkan institusi Polri, negara, bahkan Presiden.
Ia menegaskan, lebih memilih dicopot dari jabatan Kapolri daripada harus menyetujui Polri berada di bawah kementerian atau kementerian kepolisian.
“Oleh karena itu, apabila ada pilihan apakah polisi tetap di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, Kapolri tetap memimpin. Saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” tegasnya.
Ia bahkan meminta seluruh jajaran Polri untuk memperjuangkan sikap tersebut. “Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan,” imbuh Listyo.
Terima Tawaran Jadi Menteri Kepolisian
Dalam kesempatan yang sama, Listyo juga mengungkapkan pernah menerima pesan singkat yang menawarinya menjadi menteri kepolisian. Namun, ia menegaskan penolakannya terhadap usulan tersebut.
“Kalau saya harus memilih, kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA. ‘Mau ndak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan bapak-ibu sekalian, dan seluruh jajaran. Saya menolak polisi di bawah kementerian, dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” ujarnya.
Listyo kembali menegaskan, posisi Polri di bawah Presiden saat ini memungkinkan institusinya bergerak cepat dalam menjalankan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) serta penegakan hukum.
“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah bapak presiden. Sehingga pada saat presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian ini menimbulkan potensi matahari kembar,” kata Listyo.
Ia menegaskan kembali, menempatkan Polri di bawah kementerian bukan solusi, melainkan justru berpotensi melemahkan Polri, negara, dan Presiden. (*)
