HAKTP 2025, Gubernur Iqbal Ungkap Harapan Besar Perlindungan Perempuan dan Anak di NTB
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB), menunjukkan perhatian besar terhadap isu perlindungan perempuan dan anak.
Hal itu terlihat dalam rangkaian Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP), Hari Ibu Nasional ke-97, dan HUT ke-67 NTB di Lapangan Bumi Gora, Kamis, 11 Desember 2025. Turut hadir berbagai elemen masyarakat dan lembaga pemerhati perempuan.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal berbicara lugas mengenai perjalanan pemerintah dalam menangani isu perempuan dan anak. Ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, namun optimistis NTB dapat menjadi daerah yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh perempuan dan anak.
“Saya sadar, dalam sembilan bulan ini belum banyak yang bisa kita lakukan. Tetapi saya berdiri di sini untuk menegaskan kembali komitmen saya bahwa NTB harus menjadi provinsi yang aman, nyaman bagi perempuan dan anak. Ini bukan sekadar janji politik, ini janji moral,” tegasnya.
Gubernur Iqbal menyebut, isu kekerasan perempuan dan anak sebagai persoalan besar yang menjadi beban tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk memperkuat layanan, pemerintah provinsi akan melakukan langkah restrukturisasi organisasi.
“Kerja-kerja perlindungan harus punya mesin yang kuat. Kita ingin memastikan kebijakan pemerintah benar-benar hadir di tengah persoalan perempuan dan anak,” ujarnya.
Perkuat Penanganan Isu PPA
Mulai tahun depan, Pemprov NTB memastikan penggabungan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dengan Dinas Sosial untuk memperkuat koordinasi dan respons penanganan isu PPA secara lebih efektif.
Gubernur Iqbal juga menegaskan, masyarakat NTB memiliki modal budaya yang kuat dalam menghormati kesetaraan gender.
“Kita di NTB sejak lama sudah mengenal kesetaraan dalam kehidupan sosial. Jauh sebelum negara-negara lain membahasnya, termasuk Amerika Serikat. Ini modal budaya yang harus kita jaga,” katanya.
Ketua Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, Raden Sukendar alias Kang Deden menyampaikan, apresiasi kepada Pemerintah NTB yang ia nilai responsif dan lebih terbuka terhadap isu kekerasan terhadap perempuan.
“Terima kasih sejak awal sudah mem-back up kami. Sambutan dari Pemerintah NTB ini memang berbeda. Dari 16 titik kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, NTB dipilih karena merupakan daerah kepulauan yang sering terlupakan dalam pemenuhan hak perempuan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan membutuhkan keterlibatan penuh masyarakat, bukan hanya pemerintah atau Komnas Perempuan.
“Maka tujuan NTB Makmur Mendunia akan semakin kuat. InsyaAllah, mulai hari ini NTB benar-benar mendunia dalam komitmen perlindungan perempuan,” tutupnya. (*)
