NTB Rumuskan Aksi Cepat di Rembuk Stunting, Desa Berdaya Jadi Andalan
Mataram (NTBSatu) – Selain melalui posyandu di setiap dusun, Pemprov NTB berikhtiar menekan angka stunting di tingkat kabupaten dan kota.
Berangkat dari itu, Pemprov NTB mengadakan Rembuk Stunting bersama Pemkab dan Pemkot pada Senin, 1 Desember 2025. Kegiatan ini diinisiasikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN-NTB).
Wagub NTB Hj. indah Dhamayanti Putri, sekaligus Ketua Tim Percepatan, Pencegahan, dan Penurunan Stunting (TP3S) Provinsi NTB menjelaskan, tahun 2025-2026 Pemprov NTB mulai meluncurkan Program Desa Berdaya.
Program ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan ekstrem. Tetapi juga fokus memerangi stunting di sejumlah desa binaan.
“Tentunya kita melihat kemiskinan ekstrem erat kaitannya dengan masalah kesehatan, perempuan, anak dan sebagainya,” jelas Umi Dinda, sapaan Wagub.
Selain itu, ia juga menjelaskan beberapa program yang pemerintah pusat dan daerah rencanakan untuk menangani stunting. Salah satunya adalah program orang tua asuh.
“Orang tua asuh ini akan kita berikan intervensi selama 90 hari kurang lebih tiga bulan dengan nilai Rp15.000 perhari. Kita tidak boleh hanya terkonsentrasi pada anak stunting saja. Tetapi anak-anak yang kecendrungan akan menuju stunting harus mendapatkan pencegahan,” bebernya.
Sesuai amanat presiden, Wagub ingin memastikan keberadaan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebar di seluruh kabupaten dan kota turut membantu menurunkan angka stunting di NTB.
BGN ikut serta dalam penurunan angka stunting. Harapannya, program ini menyasar sejumlah anak-anak sekolah, ibu hamil, dan lansia di NTB.
Pentingnya Koordinasi
Tak hanya itu, Wagub memaparkan pentingnya koordinasi di setiap tingkatan pemerintah dalam menekan angka stunting. Sehingga, capaian angka stunting di tingkat kabupaten dan kota dapat menjadi akumulasi di tingkat provinsi NTB.
“Pergerakan dan penurunan angka itu bisa didapatkan apabila pemerintah kabupaten dan kota bekerja secara bersama secara masif. Sehingga sedikit besarnya angka penurunan itu akan mempengaruhi capaian akumulasi di tingkat provinsi,” ujarnya.
Untuk itu, Wagub mengapresiasi sejumlah kabupaten/kota yang berupaya mengintervensi sejumlah dinas dalam memadukan dan memastikan berbagai kegiatan terarah.
“Sehingga bergeraknya semua OPD ini dipastikan lebih terarah,” imbuhnya.
Tujuan pelaksanaan Rembuk Stunting selain untuk mengevaluasi capaian di tahun 2025, juga menyusun rencana kerja untu tahun 2026 mendatang. (*)
