Bupati Jarot Dorong Penguatan Peran Desa sebagai Garda Terdepan Pembangunan
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot berkomitmen memperkuat peran desa sebagai garda terdepan pembangunan. Terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
Ia menyampaikan arahannya saat membuka kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa bagi aparatur desa se-Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, di Aula Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Senin, 10 November 2025.
Pada kesempatan itu, Bupati Jarot menekankan, desa memegang posisi strategis sebagai pelaksana pembangunan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Oleh karena itu, ia mendorong aparatur desa untuk memperkuat tata kelola keuangan agar setiap program berjalan tepat sasaran dan menghasilkan manfaat nyata bagi warga.
“Pembinaan ini sangat penting untuk memperbaiki tata kelola keuangan di desa. Dengan pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel, maka program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Bupati Jarot menegaskan pentingnya sinergi seluruh unsur pembangunan, mulai dari perangkat daerah hingga aparat desa.
Ia menilai keselarasan langkah akan mempercepat kemajuan tata kelola pemerintahan, terutama dalam pelaksanaan anggaran dan penyusunan program desa.
“Semua aktor pembangunan harus bersinergi, saling mengontrol, dan bergerak ke arah yang sama antara OPD dan desa. Semua ini kita lakukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumbawa,” jelasnya.
Ia juga menekankan kebutuhan desa untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam memahami regulasi, administrasi, dan teknis pengelolaan keuangan agar pembangunan desa selaras dengan visi daerah.
Menurutnya, desa harus tampil sebagai pilar utama yang menopang pertumbuhan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Didi Hermansyah, S.E., menjelaskan pentingnya peningkatan koordinasi antara kabupaten, kecamatan, dan desa untuk memperkuat kualitas pengelolaan anggaran.
“Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, serta mencegah penyalahgunaan anggaran desa melalui peningkatan pengawasan. Dengan demikian, pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan,” tambahnya. (*)
